simulasi soal PPS 1

Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebab Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Peserta Pemilihan Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bahwa bagi Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 295.987 (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa, harus terdapat perselisihan perolehan suara sekurang-kurangnya sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). Sebab Pasal 158 ayat (2) huruf b menegaskan pengaturan terkait pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa hingga 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan bisa dilakukan jika perselisihan suara sekurang-kurangnya 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir di tingkat KPU kabupaten/kota.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. Sebab Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan dan Keputusan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan dan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus ditetapkan paling lama 31 Desember Tahun 2018 Sebab Pada Ketentuan Penutup UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ditegaskan waktu penetapan peraturan pelaksanaan UU tersebut.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” oleh Calon dan/atau tim kampanye pemilihan meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Sebab Pemberian uang atau materi lainnya di luar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan tindak pidana Pemilu.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan sementara setelah rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentiannya sebagai anggota. Sebab Pemberhentian sementara tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pemberhentian tetap oleh rapat pleno DKPP setelah didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara lisan dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih dan/atau rekomendasi DPR.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Terpidana tindak pidana Pemilu dapat mengajukan kasasi ke Mahmakah Agung atas vonis yang diterimanya dari Pengadilan Negeri Sebab Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan terakhir dan mengikat dalam perkara tindak pidana Pemilu serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. ( pengadilan tinggi adalah upaya akhir dan bersifat mengikat bagi pidana pemilu)

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Sebab Kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pemilu merupakan amanah dari UUD Tahun 1945.

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Daerah Pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi dan jumlah kursinya untuk setiap Provinsi adalah 4 (empat) kursi. Sebab pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil empat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah

Tim Pemeriksa Daerah dapat memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU RI Sebab KPU RI secara bersama-sama dengan DKPP dan Bawaslu menyusun peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

• Pernyataan Benar dan Alasan Salah

• Pernyataan Salah dan Alasan Benar

• Pernyataan dan Alasan Salah