Soal Test

Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh

• DKPP

• DPKP

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Yudisial

• Mendagri

Asas pemilu diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal

• Pasal 1

• Pasal 2

• Pasal 3

• Pasal 4

• Pasal 5

Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah:

• Kampanye

• Pengumuman dan pendaftaran pasion

• Pengajuan bantuan hibah parpol

• Pemungutan suata

• Masa Tenang

Sebelum berlaku UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan

Pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang :

• UU No 13 Tahun 2011

• UU No 14 Tahun 2011

• UU No 15 Tahun 2011

• UU No 16 Tahun 2011

• UU No 17 Tahun 2011

Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali

diterapkan pada pemilu tahun :

• 2004

• 2009

• 2014

• 2019

• 1999

Tahun diselenggarakan untuk pertama kali Pemilihan kepala daerah secara

langsung oleh rakyat :

• 2004

• 2005

• 2006

• 2007

• 2008

Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali,

Pernyataan ini disebut :

• Pemilu Inklusif

• Pemilu Terbuka

• Pemilu Damai

• Pemilu Demokratis

• Pemilu Efektif

Partai politik yang memiliki badan hukum terdaftar di :

• Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

• Komisi Pemilihan Umum

• Kementerian Hukum dan HAM

• Sekretariat Negara

• Mahkamah Konstitusi

Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh :

• DKPP

• BPKP

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Yudisial

• Polisi

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilu serentak 2024 dilakukan

oleh :

• PPK

• PPS

• KPU

• Panwaslu

• KPPS