EVALUASI TEST : MEKANISME PENYUSUNAN APBN

APBN adalah…

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

Tujuan penyususunan APBN adalah…

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah…

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Postur APBN secara umum terdiri atas pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagi dari…

• Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri (hibah).

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak.

• Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak.

• Pendapatan pajak dan pendapatan hibah.

Komponen belanja negara dalam APBN terbagi dari…

• Belanja Pemerintah pusat dan belanja rutin

• Belanja pembangunan dan pengeluaran daerah

• Belanja Pemerintah pusat dan belanja pembangunan

• Belanja rutin dan belanja pembangunan

• Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

• DPRD

• MPR

• DPD

• MA

• BPK

Jika APBN disusun dengan menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah…

• Anggaran surplus

• Anggaran dinamis

• Anggaran berimbang

• Anggaran defisit

• Anggaran tidak dinamis

APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara. Adapun yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah…

• Pertumbuhan ekonomi meningkat

• Peningkatan GNP

• Penambahan jumlah uang yang beradar

• Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal

• Peningkatan lapangan kerja

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut.

(1)     Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2)     APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(3)     Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

(4)     Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(5)     Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6)     Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

• (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

• (2), (3), (4), (5), (6) dan (1)

• (3), (4), (5), (6), (1) dan (2)

• (4), (5), (6), (1), (2) dan (3)

• (5), (6), (1), (2), (3) dan (4)

Jika penyusunan APBN di sektor penerimaan diusahakan ada peningkatan dan di sektor pengeluaran diusahakan penghematan, penyusunan APBN tersebut menggunakan kebijakan anggaran...

• Defisit

• Surplus

• Perkiraan

• Taksiran

• Berimbang