BELAJAR

UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki…

• 1 Pasal

• 2 Pasal

• 3 Pasal

• 4 Pasal

• 4 Pasal

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah...

• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah...

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia

• Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal…

• 19-26 Agustus 2001

• 1-9 November 2001

• 7-18 Agustus 2000

• 14-21 Oktober 1999

• 12-21 Oktober 1998

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali...

• Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

• Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan

• Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

• Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

• 3 partai politik

• 4 partai politik

• 5 partai politik

• 6 partai politik

• 7 partai politik

DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

• Teguran tertulis

• Pemberhentian Sementara

• Peringatan Keras

• Pemberhentian Tetap

• Pemberhentian tetap dan denda

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

• Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

• Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

• Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

• Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

• MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah…..

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• MPR

• DPR

• Komisi Yudisial