Pemeriksaan Pajak 3

Wewenang Kepala Daerah dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam…

• Pasal 170 UU PDRD Pasal 170 UU PDRD Pasal 170 UU PDRD
• Pasal 43 UU PDRD
• Pasal 28 ayat (3) PP 55/2016
• Pasal 41 PMK No. 2017/2018
• Pasal 169 UU PDRD

Berikut ini yang merupakan sanksi melanggar rahasia jabatan yaitu…

• Pidana kurungan minimal 1 tahun
• Denda paling banyak Rp 4.000.000,00
• Denda paling sedikit Rp 10.000.000,00
• Pidana kurungan minimal 2 tahun
• Pidana kurungan paling lama 3 tahun

Berikut ini merupakan pendekatan dalam metode tidak langsung, kecuali…

• Transaksi tunai dan bank
• Sumber dan penggunaan dana
• Penghitungan laba rugi
• Satuan dan/atau volume
• Pertambahan kekayaan bersih

Berikut ini yang termasuk dalam pengeluaran biaya hidup, kecuali…

• Konsumsi rumah tangga
• Biaya usaha
• Transportasi
• Pajak Penghasilan
• Pemeliharaan harta

Setelah melakukan pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksa wajib…

• Menandatangani berita acara hasil pertemuan
• Membuat catatan pada berita acara hasil pertemuan
• Memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai kapan dilakukannya pemeriksaan selanjutnya
• Menerbitkan Surat Keterangan telah dilakukannya pertemuan dengan wajib pajak
• Membuat berita acara hasil pertemuan

Berapa lama jangka waktu pemenuhan pinjaman oleh Wajib Pajak?

• Maksimal 10 hari kerja sejak Surat Permintaan Pinjaman disampaikan
• Maksimal 7 hari kerja sejak Surat Permintaan Pinjaman disampaikan
• Maksimal 14 hari kerja sejak Surat Permintaan Pinjaman disampaikan
• Maksimal 1 bulan sejak Surat Permintaan Pinjaman disampaikan
• Maksimal 2 bulan sejak Surat Permintaan Pinjaman disampaikan

Penyusunan LHP pada pemeriksaan pajak daerah mengacu pada…

• SE-24/PJ/2015
• SE-09/PJ/2012
• SE-28/PJ/2017
• SE-18/PJ/2014
• Pedoman yang diatur oleh kepala daerah masing-masing