Post Test GKM HKPD 19 Jan 2023

Dibawah ini merupakan 4 pilar utama UU HKPD yang akan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, kecuali...

• Mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan

• Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga perekonomian (mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien)

• Meningkatkan kualitas belanja hanya bagi daerah yang baru terbentuk ,tertinggal dan terluar

• Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional

Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (UUHKPD) disahkan pada tanggal ….

• 7 September 2022

• 7 Desember 2020

• 7 November 2021

• 7 Desember 2021

Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI merupakan tujuan dari ....

• UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

• UU Keuangan Negara

• UU Perbendaharaan Negara

• UU Penganggaran Negara

UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan melalui perbaikan pada aspek input maupun proses pengertian dari:

• Kerangka konseptual UUHKPD

• Ketimpangan vertikal dan horizontal

• Penguatan local taxing power

• Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama DPR RI melakukan perubahan sekaligus mengganti UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan peraturan…

• UU No 1 Tahun 2021 tentang UU HKPD

• UU No 2 Tahun 2021 tentang UU HKPD

• UU No 1 Tahun 2022 tentang UU HKPD

• UU No 2 Tahun 2022 tentang UU HKPD

Dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok disebut..

• Dana Abadi

• Dana Transfer

• Dana DAU

• Dana DAK