TWK - UUD 45- Kelas Khusus TWK 2023

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam hal pemberian Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan ....

• MA

• DPR

• MPR

• Wakil Presiden

• MK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD setelah amandemen ketiga, yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Alasan MK didirikan adalah …

• Diperlukan check and balance dalam kekuasaan DPR dan Presiden membentuk Undang-Undang

• Diperlukan pengujian atas perundang-undangan dibawah UU, agar tidak bertentangan dengan UU

• Mengawasi jalannya pemilihan umum

• Mengawasi jalannya fungsi lembaga yang diatur dalam Undang-Undang

• Membatasi kegiatan partai politi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  ada dua hal dalam UUD 45 yang tidak dapat diubah, yaitu pembukaan UUD 1945 serta pasal mengenai bentuk negara. Alasan mengapa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah …

• Proses perumusan UUD melibatkan semua tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia

• Sudah disahkan oleh para pendiri bangsa

• Pembukaan UUD cita-cita negara Indonesia

• Pembukaan UUD merupakan hasil sidang II BPUPKI

• Pembukaan UUD melekat dengan rangkaian proses terbentuknya NKRI

Dalam hal Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka DPR sebelumnya melakukan sidang paripurna untuk membahas pengajuan pemeriksaan pelanggaran hukum oleh Presiden / Wakil Presiden. Sidang tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPR dan didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah itu DPR dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada ….

• MPR

• MK

• MA

• Hakim Agung

• Pengadilan Negeri

Pokok pikiran utama dalam pembukaan UUD 1945 memuat tentang masyaarakat yang menginginkan adanya persatuan dan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Pokok pikiran itu berkaitan dengan konsep …

• Dasar Negara

• Negara Persatuan

• Negara Demokrasi

• Negara Hukum

• Tujuan Negara

UU merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Sedangkan dalam menjalankan UU, pemerintah membutuhkan peraturan pelaksana dibawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah, yang mana  segala bentuk peraturan pelaksanan tersebut tidak boleh menyalahi UU. Yang berwenang menguji peraturan perundangan-undangan dibawah UU terhadap UU adalah …

• Presiden

• MA

• MK

• DPR

• Komisi Yudisial

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu baru terlembaga pasca amandemen ketiga UUD 1945. Kelembagaan KPU mengalami penguatan seiring dengan proses politik bangsa. Alasan pembentukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah …

• Agar kerahasiaan pemilu terjami

• Agar terselengara pemilu yang adil, mandiri dan terbuka

• Untuk mempermudah pelaksanaan demokrasi dalam pemil

• Merupakan permintaan masyarakat

• Sebagai lembaga yang menyeleksi peserta pemilihan, baik pemilihan presiden maupun legislative

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda hampir sebagian besar negara di dunia, telah menunjukkan peningkatan korban jiwa dan kerugian material yang cukup signifikan serta berdampak masif pada aspek sosio ekonomi. Untuk mencegah kerentanan di bidang sosial, ekonomi dan keuangan tersebut, pada tanggal 3 April 2020 Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam membuat Perpu, seorang Presiden harus mempertimbangan …

• UUD 45, Tap MPR, dan PP

• UUD 45, Tap MPR, dan Perpres

• UUD 45, Tap MPR, dan Perda

• UUD 45 dan Tap MPR

• UUD 45, Tap MPR, Perpres dan Perda

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• 1/2

• 3/4

• 2/3

• 4/5

• 1/3

Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelembagaan dan hubungan 3 cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan HAM, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan, dan lain-lain). Di bawah ini yang bukan merupakan latar belakang khusus dilakukannya perubahan/amandemen UUD 1945 adalah ...

• Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan Undang-Undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden

• Sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan

• Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive heavy) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (chief executive) juga sebagai kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim disebut hak prerogatif, serta sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undang- undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter

• Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktik penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945

• Terdapat pasal-pasal yang yang terlalu umum sehingga perlu dikembangkan pasal-pasal baru sehingga lebih teknis dan tidak menimbulkan multitafsir