KUIS MINGGU KE 3 ILPER, KEEPH, KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

1.     Berikut ini adalah tujuan dari diberikannya teori perundang – undangan, kecuali…

• a.     Agar dapat memahami konsep negara kesejahteraan dan tipe negara penjaga malam dalam arti luas

• b. Agar dapat memahami sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain

• c. Agar dapat mengetahui materi muatan yang khas bagi UU di Indonesia secara lebih mendalam dan cara menemukannya

• d. Dapat memahami “wet wetsbegrip” yang dianut undang – undang dasar di Indonesia

Answer explanation

A. Tujuan dari diberikannya teori perundang – undangan. Adalah agar mahasiswa fakultas hukum:

·      Dapat memahami sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain

·      Dapat mengetahui materi muatan yang khas bagi UU di Indonesia secara lebih mendalam dan cara menemukannya

·      Dapat memahami “wet wetsbegrip” yang dianut undang – undang dasar di Indonesia.

·      Dapat mengetahui hakikat perUUan yang lahir dari kekuasaan perundang-undangan, yang lahir dari kekuasaan kepala negara dan yang merangkap kepala pemerintahan, serta perUUan yang lahir dari produk eksekutif.

(Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm xvii)

2. Dilatarbelakangi oleh perubahan yang terjadi baik pada sistem hukum dan juga perubahan dalam peraturan  perundang – undangan sehingga menyebabkan pergerseran dari tujuan utama pembentukan undang – undang yang awalnya merupakan kodifikasi menjadi berorientasi pada modifikasi, berikut adalah pernyataan yang tidak benar terkait perbedaan antara kodifikasi hukum dan modifikasi hukum adalah…

• a. Kodifikasi merupakan penyusunan dan penetapan peraturan – peraturan hukum dalam kitab undang – undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas

• b. Dalam kodifikasi undang – undang tidak lagi berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai – nilai yang hidup di masyarakat, melainkan memberi bentuk bagi Tindakan politik yang menentukan arah

• c. Dalam modifikasi pembentukan hukum tidak memakan waktu yang lama, hukum dapat selalu di depan

• d. Modifikasi digunakan pada peraturan perundang – undangan di abad 20 dalam bidang ekonomi, Pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan

Answer explanation

B. Dalam kodifikasi undang – undang tidak lagi berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai – nilai yang hidup di masyarakat, melainkan memberi bentuk bagi Tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai – nilai tersebut.

 

Perbedaan antara Kodifikasi dan modifikasi

Kodifikasi:

·      Kodifikasi merupakan penyusunan dan penetapan peraturan – peraturan hukum dalam kitab undang – undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas

·      Bentuk hukum diperbaharui isinya namun diambilkan dari hukum yang sudah ada yang masih berlaku

·      Kodifikasi dilakukan di abad ke 19, pada masa itu kodifikasi lebih kepada perumusan hukum dari norma – norma dan nilai – nilai yang sudah mengendap dan berlaku dalam masyarakat.

·      Kodifikasi dipahami orang sebagai peraturan perUUan  yang berdasar pada hukum tak tertulis yang menetapkan dalam bentuk tertulis peraturan – peraturan yang berlaku secara keseluruhan.

Modifikasi:

·      Dalam modifikasi, UU memberikan fungsi yuridis terhadap campur tangan sosial yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan negara >> uu lagi berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai – nilai yang hidup di masyarakat, melainkan memberi bentuk bagi Tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai – nilai tersebut.

·      Peraturan modifikasi adalah peraturan perUUan yang menetapkan peraturan yang baru diakui sebagai peraturan hukum melalui penetapan oleh Undang-undang dan peraturan yang mengubah hubungan sosial.

·      Produk perundang – undangan aband ke 20.

 (Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm 3

3. Menurut pendapat dari Burkhardt Krems, ilmu perundang – undangan dibagi lagi menjadi tiga sub bagian, yang bukan merupakan sub bagian dari ilmu perundang – undangan adalah…

• a.     Proses Perundang – undangan

• b. Metoda Perundang – undangan

• c. Teknik Perundang – undangan

• d. Substansi Perundang – undangan

Answer explanation

D. Substansi perundang – undangan

Yang merupakan sub bagian dari ilmu perundang – undangan menurut Burkhardt Krems adalah:

·      Proses Perundang – undangan

·      Metoda Perundang – undangan

·      Teknik Perundang – undangan

(Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm 9)

4. Berikut yang merupakan unsur – unsur dari peraturan perundang – undangan antara lain, kecuali…

• a.     Merupakan suatu keputusan yang tertulis

• b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

• c. Bersifat regeling (mengatur)

• d. Bersifat sekali selesai

Answer explanation

D. Bersifat sekali selesai

(Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm 12)

5. Di dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, Hans Kalsen mengemukakan adanya 2 (dua) sistem norma, yaitu…

• a.     Sistem Norma Umum dan Khusus

• b. Sistem Norma Formil dan Materiil

• c. Sistem Norma yang Statik dan Sistem Norma yang Dinamik

• d. Sistem Norma yang Heteronom dan Sistem Norma yang Otonom

Answer explanation

KJ: C.  Norma yang Statik dan Sistem Norma yang Dinamik

Norma static : sistem norma yang mana norma – norma umum dapat ditarik ke norma – norma yang khusus, begitu juga sebaliknya.

Norma dynamic : sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya atau penghapusannya.

 

(Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm 21)

6. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini:

·      Tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan dari UU

·      Berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan

·      Tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila peraturan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya (yang mengatur hal yang lebih umum) tidak mencantumkan sanksi pidana

·      Tidak dapat dibentuk terlebih dahulu tanpa ada peraturan yang setingkat lebih tinggi yang merupakan induknya

Pernyataan – pernyataan di atas merupakan ciri – ciri dari:

• a.     Keputusan Presiden

• b. PERPU

• c. Penetapan Presiden

• d. PerPem

Answer explanation

D. Perpem, berikut merupakan ciri dari peraturan pemerintah adalah:

·      Tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan dari UU

·      Berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan

·      Tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila peraturan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya (yang mengatur hal yang lebih umum) tidak mencantumkan sanksi pidana

·      Tidak dapat dibentuk terlebih dahulu tanpa ada peraturan yang setingkat lebih tinggi yang merupakan induknya. Buku Ilmu Perundang – undangan, Jenis; Fungsi dan Materi Muatan) Maria Farida hlm  195

7. Produk peraturan perundang – undangan yang berisi materi yang diperintahkan oleh Undang – Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, diatur dalam..

• a.     Peraturan Presiden

• b. Peraturan Menteri

• c. Keputusan Presiden

• d. Keputuan Menteri

Answer explanation

A. Peraturan Presiden

Pasal 13 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan)

8. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam, kecuali…

• a.     Peraturan Pemerintah

• b. Undang – Undang

• c. Peraturan Daerah Provinsi

• d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Answer explanation

KJ: A. Peraturan Pemerintah

Pasal 15 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. UU nomor 12 Tahun 2011

9. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini:

·      Memuat alasan – alasan mengapa suatu peraturan perundang – undangan dibentuk

·      Memuat hal – hal atau pokok – pokok pikiran yang merupakan konstansi fakta – fakta atau urgensi secara singkat dan yang menggerakkan pembentuk undang – undang untuk membentuk UU tersebut.

·      Dirumuskan dengan kalimat yang singkat

Pernyataan – pernyataan di atas merupakan sistematika (kerangka) peraturan perundang – undangan, bagian…

• a.     Pembukaan

• b. Dasar hukum

• c. Konsiderans

• d. Penjelasan

Answer explanation

KJ: C. Konsiderans (Buku Ilmu Perundang – undangan. Proses dan Teknik Pembentukannya ) Maria Farida hlm 96.

10. Berikut ini adalah materi – materi muatan produk hukum yang harus diatur dalam produk hukum yang berbentuk Undang – Undang, kecuali

• a.     Perintah suatu Undang – undang untuk diatur dengan Undang – undang.

• b. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

• c. Perintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya

• d. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Answer explanation

C. Perintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (merupakan substansi yang harus diatur dalam peraturan pemerintah)

Pasal 10 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan