ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah...

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan bulanan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah

Dalam rangka membiayai pembangunan di daerah, pemerintah daerah membutuhkan anggaran. Terdapat 3 sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketiga pendapatan tersebut adalah...

• Perpajakan, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

• Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

• Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

• Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Transfer

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan...

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

• Kas Daerah

• Pendapatan Transfer

Terdapat 4 sumber pendapatan daerah yang termasuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut...

• 1. Pajak daerah,

  2. Retribusi daerah,

  3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

  4. Pendapatan Transfer.

• 1. Pajak daerah,

  2. Retribusi daerah,

  3.Pendapatan Transfer

  4. Lain-lain PAD yang sah.

• 1. Pajak daerah,

  2. Retribusi daerah,

  3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

  4. Lain-lain PAD yang sah.

• 1. Pajak Restoran,

  2. PBB P 2,

  3.Pajak Hotel

  4. Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah mengatur tentang pembagian pajak provinsi dan pajak kabaupaten/kota. Yang bukan termasuk pajak kabupaten/kota adalah...

• Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

• Pajak Rokok

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 membagi dengan jelas apa saja yang termasuk pajak provinsi dan apa saja yang termasuk pajak kabupaten/kota. Yang bukan termasuk pajak provinsi adalah...

• Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

• Pajak Alat Berat (PAB)

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1 disebut ...

• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Pembiayaan Daerah

• Kontribusi Wajib

Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan seperti retribusi pelayanan kebersihan, pelayanan kesehatan dan pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk kategori retribusi...

• Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Jasa Usaha

• Retribusi Prizinan Tertentu

• Retribusi Jasa Khusus

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN dan APBD daerah lain. Yang bukan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer adalah…

• Dana Bagi Hasil (DBH)

• Dana Alokasi Umum (DAU)

• PNBP

• Dana Otonomi Khusus

Provisi di Indonesia yang mendapat alokasi Dana Keistimewaan dari APBN dalam sumber pendapatan daerahnya adalah provinsi DIY. Adapun provinsi yang mendapat penerimaan dari Dana Otonomi Khusus dalam struktur APBD-nya adalah...

• Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah

• Papua Barat dan Aceh

• Papua dan Papua Barat

• Papua, Papua Barat dan Aceh