Gladi Bersih CC 2023

Lampiran SPBy atas pembayaran uang muka kerja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP adalah kecuali :

• Rencana pelaksanaan kegiatan

• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

• Rincian kebutuhan dana

• Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja

Dibawah ini yang merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari sisi Efektivitas pelaksanaan kegiatan adalah

• Capaian Output

• Pengelolaan UP

• Revisi DIPA

• Kesalahan SPM

Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan :

• Praktis, Ekonomis, dan Modern

• Profesional, Modern, dan Efisien

• Substantif, Teknis, dan Administratif

• Digital, Amanah, dan Akuntabel

Uang tunai yang ada di brankas bendahara pengeluaran :

• Minimal 50 juta setiap akhir jam kerja

• Suka-suka bendahara

• Tergantung keinginan KPA

• Boleh lebih dari 50 juta, dengan ijin Direktur Jenderal Perbendaharaan

Verifikasi LPJ bendahara pengeluaran oleh KPPN, pernyataan yang tidak benar :

• Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas

• Menguji kesesuaian saldo rekening bank

• Menguji transaksi bendahara pada rekening koran

• Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak

Jenis revisi anggaran terdiri dari:

• Revisi pagu anggaran berubah dan revisi pagu anggaran tetap

• Revisi pagu anggaran tetap dan administrasi

• Revisi pagu anggaran berubah dan administrasi

• Revisi pagu anggaran berubah, revisi pagu anggaran tetap dan revisi adminitrasi

Kewenangan revisi anggaran dibagi menjadi :

• DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB.

• Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA.

• DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA.

• Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA.

KPA dapat melakukan revisi POK atau pergeseran anggaran antar akun yang menjadi kewenangannya. Pemutakhiran data hasil revisi POK harus dilakukan oleh satker ke satudja untuk menyamakan data di SPAN dalam jangka waktu paling lama :

• 1 bulan

• 2 bulan

• 3 bulan

• 4 bulan

Berdasarkan PMK No. 99/PMK.05/2017, proses penerbitan nomer register hibah langsung dalam negeri berupa uang dan barang/jasa/surat berharga didelegasikan kepada :

• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR)

• Direktorat Pelaksanaan Anggaran

• Kanwil DJPB

• KPPN

Tahapan proses pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang yaitu :

• Rekening, Register, Revisi DIPA, pengesahan hibah

• Revisi, Register, Rekening, Pengesahan hibah

• Pengesahan hibah, Register, Rekening, Revisi

• Register, Rekening, Revisi, pengesahan hibah