Dana Alokasi Umum

Apa saja pembagian dan penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023?

• Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunannya dan Bagian DAu yang ditentukan penggunaannya

• DAU Pendidikan

• DAU Kesehatan

• DAU Puskesmas

Berikut merupakan DAU yang ditentukan penggunaannya, kecuali:

• DAU penggajian formasi PPPK

• DAU Pendanaan Kelurahan

• DAU Bidang Pendidikan

• DAU untuk desa

DAU Penggajian PPPK digunakan untuk PPPK yang diangkat pada tahun berapakah?

• 2023

• 2022

• 2021

• kapan saja

Berapakah jumlah dana kelurahan yang dialokasikan untuk satu kelurahan di Kabupaten Purworejo?

• 200 juta

• 200 juta

• 500 juta

• 100 juta

Syarat penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK Tahap I adalah

• Laporan Realisasi bulan April

• Laporan Realisasi bulan Agustus

• Laporan Realisasi bulan Desember

• Laporan Realisasi bulan Januari

Batas waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran DAU kelurahan adalah

• 19 September

• 18 September

• 15 September

• 17 September

DAU bidang pendidikan dilarang digunakan untuk, kecuali:

• belanja honorarium yang tidak

  mendukung peningkatan

  kualitas pelayanan dasar

• belanja pegawai selain gaji

  dan tunjangan melekat

  tukin /TPP) yang dibayarkan

  kepada ASN guru dan tenaga

  kependidikan Daerah

• belanja perjalanan dinas yang

  tidak mendukung peningkatan

  kualitas pelayanan dasar

• peningkatan capaian SPM bidang

  Pendidikan

kapan batas waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Tahap II?

• 5

  Juli - 5 Okt

• 5 April - 31 Agustus

• 5 Feb -

  30 Juni

• 1 januari - 30 april

Pengawasan APIP Daerah atas laporan realisasi DAU disyaratkan dalam PMK Nomor

• 116/PMK.07/2022

• 212/PMK.07/2022

• 211/PMK.07/2022

• 139/PMK.07/2022

Pemotongan penyaluran TKD atas DAU yang tidak ditentukan penggunannya dapat dilakukan dalam hal

• Pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha

  pertambangan/pertambangan khusus;

• Pemenuhan kewajiban administratif lainnya

• Pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan

  pengawasan PDRD

• kelebihan penyaluran TKD