Cicilia

Empat Konsensus dasar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia pada kepada era kejayaan. Empat konsensus Dasar Kebangsaan tersebut meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali..

• NKRI

• wawasan nusantara

• UUD 1945

• Pancasila

• Sesanti Bhineka Tunggal Ika

Hakekat otonomi daerah adalah ...

• Pemekaran wilayah

• Kepala daerah lebih diberdayakan

• Mengurangi Beban Pemerintah Pusat

• Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

• Kehendak Rakyat

Unsur‐unsur yang terdapat dalam konsep good goovernance dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik meliputi hal‐hal berikut, kecuali…..

• akuntabilitas

• keterbukaan

• supremasi hukum

• demokrasi

• kesederajatan

Kitab peninggalan kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh ....

• Mpu Sendok

• Mpu Tantular

• Mpu Gandring

• Mpu Sugriwa

• Mpu Sanjaya

Pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah. hal ini merupakan pencerminan undang-undang dasar 1945 pasal…

• Pasal 31 ayat 1

• Pasal 31 ayat 2

• Pasal 30 ayat 1

• Pasal 30 Ayat 2

Universal Declaration of Human Right merupakan piagam hak asasi manusia. PBB yang diakui sejak tanggal ....

• 10 Desember 1948

• 25 Desember 1948

• 10 Desember 1945

• 25 Desember 1945

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh ....

• Perorangan

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu

• DPR

• MPR

• DPD

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah akan lebih mudah mengelolanya secara maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan daerah merupakan realisasi dampak positif sistem negara ....

• Desentralisasi

• Sentralisasi

• Otonomi Daerah

• Dekonsentrasi

• Terpusat

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. ketentuan yang mengatur tentang kedudukan presiden tersebut termaktub pada undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ....

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 2

• Pasal 3

• Pasal 4

• Pasal 6

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, MPR Berkedudukan …

• di atas Undang-Undang

• Lebih tinggi dari DPR

• Sejajar dengan yang lainnya

• Di atas lembaga negara lainnya

• Sama dengan DPR