MATERI KUISS RAKOR PKD

Pengertian Pengawasan Pemilu Adalah ...

• Segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

• Segala upaya untuk melakukan dan memastikan persiapan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

• Segala upaya untuk melakukan pencegahan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

• Segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU adalah ...

• Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan

• Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan

• Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan

• Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan tidak sesuai peraturan perundang-undangan

 Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu adalah ...

• Undang-undang No 17 tahun 2017

• Undang-undang No 7 tahun 2017

• Undang-undang No 6 tahun 2017

• Undang-undang No 71 tahun 2017

Pasal 89

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh

Bawaslu.

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• a. Bawaslu RI;

  b. Bawaslu Provinsi;

  c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

• a. Bawaslu RI;

  b. Bawaslu Provinsi;

  c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  d. Panwaslu Kecamatan;

  e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

• a. Bawaslu RI;

  b. Bawaslu Provinsi;

  c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  d. Panwaslu Kecamatan;

  e. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

  f. Pengawas TPS.

• a. Bawaslu RI;

  b. Bawaslu Provinsi;

  c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  d. Panwaslu Kecamatan;

  e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

  f. Panwaslu LN; dan

  g. Pengawas TPS.

Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 108 Mengatur tentang ...

• Wewenang PKD

• Tugas PKD

• Kewajiban PKD

• Hak PKD

Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa adalah ....

• 1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

  3. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

  2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih

  sementara dan daftar pemilih tetap;

• 1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

  2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ;

• 1. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah

  kabupaten/kota;

  2. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

  Bawaslu Kabupaten/Kota;

• 1. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

  3. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

kewenangan panwaslu kelurahan/desa salah satunya yakni :

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.

terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pilihan umum pasal ....

• Pasal 89

• Pasal 101

• Pasal 109

• Pasal 110

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah ....

• Bawaslu dan KPU

• Bawaslu, KPU dan KPI

• KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Semua Benar

Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang:

• Umum, dan Langsung

• Rahasia

• Jujur dan Adil

• Bebas

Pengawas TPS Berjumlah ...

• 1 orang setiap desa/keluraha

• 1 orang setiap TPS

• 2 orang setiap TPS

• 2 orang setiap desa/keluraha