Lomba Cerdas Cermat 2023

Dalam rangka penatausahaan dan penyelesaian Retur SP2D, KPPN menyampaikan laporan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari…

• Laporan Data Retur SP2D yang belum

  diproses dan saldo Retur SP2D pada SPAN

• Laporan Data Retur SP2D berdasarkan data Utang kepada Pihak Ketiga (UPK) pada Neraca

• Laporan Data Retur SP2D dari Rekening Retur ke Kas Negara dan Laporan Data Retur SP2D berdasarkan data Utang kepada Pihak Ketiga (UPK) pada Neraca

• Laporan Data Retur SP2D dari Rekening Retur ke Kas Negara

Dasar hukum atas tata cara pelaksanaan Retur SP2D adalah…

• PER­-9/PB/2019

• PER-9/PB/2018

• PER­-8/PB/2018

• PER­-8/PB/2019

Monitoring dan evaluasi penggunaan Rekening Pengeluaran dilaksanakan oleh…

• Kuasa BUN Pusat

• KPPN

• Kanwil DJPb dan KPPN

• Kuasa BUN Pusat, Kanwil DJPb, dan Kuasa BUN di Daerah

Dalam pengelolaan Rekening Pengeluaran, Kuasa BUN Pusat melakukan restrukturisasi Rekening Pengeluaran pada seluruh Satker lingkup Kementerian Negara/ Lembaga. Restrukturisasi Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud berupa…

• Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Satker dalam bentuk rekening virtual

• Pembukaan Rekening Induk dalam bentuk rekening giro dan perubahan Rekening Satker dalam bentuk rekening virtual

• Perubahan Rekening Induk dan Rekening Satker dalam bentuk rekening giro

• Pembukaan Rekening Pengeluaran Pembantu dalam bentuk rekening giro

Digipay Satu terdiri dari dua modul besar, yaitu…

• Modul Administrasi dan Modul Pemesanan

• Keselarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah

• Modul Administrasi dan Modul Belanja

• Peningkatan kinerja ekonomi di daerah

Berikut ini merupakan latar belakang penajaman peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist, kecuali

• Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

• Pemanfaatan data

• Keselarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah

• Peningkatan kinerja ekonomi di daerah

Yang tidak termasuk dalam program RCE untuk kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan, yaitu:

• KFR

• ALCo Regional

• FKPKN

• UMKM

Forum yang bertugas untuk menyediakan saluran komunikasi ke Pemerintah Pusat terkait kebijakan pengelolaan keuangan negara di daerah yang kewenangannya ada di tingkat pusat disebut

• FKKMK

• FKPKN

• FKPPI

• Forkompinda

Penggunaaan KKP untuk pembelian produk dalam negeri dan yang disediakan UMK melalui sarana katalog elektronik, toko daring, dan digipay dilakukan dengan nilai belanja paling banyak

• Rp50 juta untuk satu penerima pembayaran

• Rp200 juta untuk satu penerima pembayaran

• Rp200 juta untuk maksimal 5 penerima pembayaran

• Rp50 juta untuk maksimal 5 orang penerima pembayaran

Pengaturan Biaya Penggunaan KKP dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Satker dengan Bank Penerbit KKP. Biaya yang dibebankan pada APBN hanya

• biaya keanggotaan

• biaya keterlambatan pembayaran

• biaya penggantian PIN

• biaya meterai