Kuis Perdata KHI

1. Kekuatan pembuktian dari akta salah satunya bertujuan untuk memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Tujuan ini merupakan kekuatan pembuktian…

• a. Kekuatan pembuktian lahir

• b. Kekuatan pembuktian formil

• c. Kekuatan pembuktian materil

Answer explanation

1). Kekuatan pembuktian lahir Yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 2) Kekuatan pembuktian formil Yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. 3) Kekuatan pembuktian materil Yaitu memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Laila M. Rasyid, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, hal. 81

2. Gugatan rekonvensi dapat diajukan saat…

• a. jawaban

• b. kapanpun

• c. pembacaan gugatan

• d. duplik

Answer explanation

Pasal 132 b Ayat (1) HIR yang menyatakan “Si tergugat wajib mengajukan gugatan rekonvensi ber-sama- sama dengan jawabannya, baik tertulis maupun dengan lisan”

3. Apakah gugatan rekonvensi dapat diajukan pada tingkat banding jika gugatan rekonvensi tidak diajukan di tingkat pertama?

• a. ya

• b. tidak

Answer explanation

Gugatan rekonvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg)

4. Pembuktian memberikan kepastian, kepastian yang bersifat intuitif disebut…

• a. conviction intime

• b. positive wetelijk bewijstheorie

• c. conviction raisonnee

• d. negatief wetelijk bewijstheorie

Answer explanation

Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka (keyakinan), kepastian bersifat intuitif disebut conviction intime.

Laila M. Rasyid, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, hal. 70

5. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian…

• a. conviction intime

• b. positive wetelijk bewijstheorie

• c. conviction raisonnee

• d. negatief wetelijk bewijstheorie

Answer explanation

hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/

6. Dalam pasal 3 Buku I Hukum Perkawinan berisikan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang…

• a. bahagia, harmonis, dan cinta

• b. langgeng, utuh, dan sentosa

• c. tenang, cinta kasih, dan rahmat

• d. berkah, bahagia, dan cinta

Answer explanation

Pasal 3 Buku I Hukum Perkawinan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sakinah: tenang, mawaddah: cinta kasih, rahmah: rahmat

7. Apakah diperbolehkan meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain?

• a. boleh mutlak

• b. boleh dengan syarat

• c. Tidak boleh mutlak

• d. Tidak boleh dengan syarat

Answer explanation

Pasal 12 (3) Buku I Hukum Perkawinan:

Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

8. Berikut talak yang diperbolehkan, kecuali…

• a. Talak Bain Kubraa (Talak ketiga kali)

• b. Talak BaiN Sugraa (Talak tidak boleh rujuk tapi boleh nikah lagi dengan bekas suami yang mentalak)

• c. Talak Bid’I (talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut)

• d. Talak Sunny (talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut)

Answer explanation

Buku I Hukum Perkawinan:

Pasal 119 1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121 Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

9. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya … setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

• a. 7 hari

• b. 30 hari

• c. 3 bulan

• d. 6 bulan

Answer explanation

Pasal 141 (1) Buku I Hukum Perkawinan:

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

10. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin dan alasan sah), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya … terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

• a. 7 hari

• b. 30 hari

• c. 3 bulan

• d. 6 bulan

Answer explanation

Pasal 141 (3) Buku I Hukum Perkawinan:

Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.