GKM 28 Februari 2023

Pembangunan zona intergritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuan . . .

• Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 dan KMK Nomor 62/KM.1/2023

• Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 dan KMK Nomor 62/KM.1/2023

• Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan KMK Nomor 62/KM.1/2023

• Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 dan KMK Nomor 63/KM.1/2023

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disebut . . .

• Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

• Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

• Layanan Unggulan

• Layanan Prima

Di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mencakup dua (2) komponen yaitu

• Komponen Pengungkit dan Hasil

• Komponen Pengungkit dan Pendukung

• Komponen Pengungkit dan Reform

• Komponen Pengungkit dan Pelayanan

Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dimana komponen pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu . . .

• Komponen Pemenuhan dan Kelengkapan

• Komponen Pemenuhan dan Reform

• Komponen Pemenuhan dan Hasil

• Komponen Pemenuhan dan Pelayanan

Setiap kegiatan seperti rapat DKO, GKM dilakukan pendokumentasian dan diinformasikan melalui media sosial suatu instansi merupakan upaya untuk melengkapi . . .

• Komponen Pemenuhan

• Komponen Kelengkapan

• Komponen Reform

• Komponen Hasil

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Ke-enam area perubahan yang dimaksud adalah . . .

• Manajemen Kinerja, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Keuangan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penataan tata laksana adalah . . .

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan

• Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara

• Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

1.      Dilakukannya rapat mutasi pegawai yang melibatkan pejabat terkait dan dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Instansi merupakan bagian dari pemenuhan komponen pengungkit . . .

• Manajemen Perubahan

• Penataan Tata Laksana

• Penataan Manajemen SDM

• Penguatan Pengawasan

Implementasi E-Office, Collaboration Tools, merupakan bagian dari pemenuhan komponen pengungkit . . .

• Manajemen Perubahan

• Penataan Tata Laksana

• Penataan Manajemen SDM

• Penguatan Pengawasan

Suatu instansi yang berpredikat WBK dapat dicabut statusnya apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi. Berapa lama unit kerja yang dicabut predikatnya tersebut dapat diajukan Kembali untuk dilakukan penilaian . . .

• 1 Tahun terhitung sejak predikat dicabut

• 2 Tahun terhitung sejak predikat dicabut

• 3 Tahun terhitung sejak predikat dicabut

• 4 Tahun terhitung sejak predikat dicabut