Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Regulasi yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah adalah. . . . .

• PP No. 27 Tahun 2014

• PP No. 71 Tahun 2010

• UU No. 17 Tahun 2003

• UU 19 Tahun 2016

Dalam Badan Akun Standar SIKD terdapat pengkodean akun, akun 4 menunjukkan. . .

• Transfer

• Pembiayaan

• LRA

• Belanja

Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah, yang diselenggarakan secara manual ataupun terkomputerisasi, merupakan definisi dari. . .

• Akuntansi Pemerintahan

• Sistem Akuntansi Keuangan

• Akuntansi Keuangan

• Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Tujuan Akuntansi Pemerintahan adalah, kecuali...

• Menjaga aset negara

• Menyediakan informasi yang akurat

• Menyediakan informasi yang dapat di percaya

• Menyediakan informasi keuangan

Asas dalam akuntansi pemerintahan diantaranya adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, asas ini disebut dengan. . .

• Akuntabilitas

• Transparansi

• Kredibilitas

• Aktualitas

SKPD menyelenggarkan SA-SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari. . .

• 3 komponen

• 5 komponen

• 7 komponen

• 9 komponen

Untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah nasional diperlukan...

• pemetaan keuangan

• pemetaan BAS SIKD

• pemetaan semua objek

• pemetaan konsolidasi

Sistem akuntansi pemerintah terbagi dalam bebrapa tahap diantaranya, kecuali. . .

• Identifikasi prosedur

• Menentukan pihak-pihak terkait

• Merincikan objek-objek terkait

• Menentukan jurnal standar

Dalam BAS SIKD akun 9 menunjukkan. . .

• Beban

• Asset

• Belanja

• Transfer

Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) terbagi dalam 2 subsistem, yaitu. . .

• SA-Konsolidator dan SA-SKPD

• SA-PPKD sebagai pengguna anggaran dan SA-Konsolidator

• SA-SKPD dan SA-PPKD

• Semua jawaban salah