SOP Quiz bulan Februari 2023

Dasar hukum pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di Bank BTN yang sudah tidak berlaku, yaitu:

                i. KU Nomor KU.6

              ii. POJK No. 23/POJK.01/2019

             iii. SE DIR No. 37/SE/DIR/CMGD/2021

             iv. POJK No 12/POJK.01/2017

              v. PD No. 04/DIR/PPBD/2020

• v

• i, iv dan v

• i, ii,iii dan iv

• i, ii, iii dan v

“PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi” merupakan ketentuan yang tertuang di POJK No. 12/POJK.01/2017 pada:

• Bab I angka 4

• Bab 4 angka 1

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 1 ayat (3)

Berikut bukan termasuk perubahan ketentuan pada POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana disebutkan pada POJK No. 23/POJK.01/2019, yaitu:

• Menambahkan definisi tentang Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Menambahkan pada kriteria Pihak Ketiga yang dapat melakukan verifikasi calon nasabah melalui sarana elektronik yaitu wajib mendapat persetujuan dari OJK

• Menambahkan kewajiban memberikan data, informasi, dan/atau dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain

• Menambahkan tentang tidak perlu adanya kewajiban untuk melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya pada transaksi transfer dana

FATF merupakan singkatan dari...

• Financial Action Task Force

• Flying Ampere Task Full

• Four Action To Falling Love

• Feeling Anger To Florentina

Ketentuan POJK No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, ditetapkan pada tanggal:

• 18 September 2019

• 20 September 2018

• 27 Desember 2017

• 31 Desember 2016

Hal yang diatur pada Kebijakan Bank tentang APU dan PPT pada PD No. 03/PD/DIR/PPBD/2021 penerapan program APU dan PPT mencakup sebagai berikut, kecuali:

• Pengawasan Aktif Direksi

• Sistem Informasi dan Manajemen

• Sumber Daya Manusia dan Perilakunya

• Pengendalian intern

Berikut merupakan bentuk Pengawasan Aktif Direksi dalam pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Bank BTN, yaitu:

• Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT

• Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

• Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pada satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala

• Semua pilihan benar

Hal-hal yang tidak diatur pada bagian Kebijakan Dan Prosedur di Ketentuan Penerapan Program APU dan PPT adalah:

• Identifikasi & Verifikasi Beneficial Owner

• Pembaruan dan Pemantauan

• Transfer dana

• Identifikasi & Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Bank Lain

Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas efektivitas penerapan program APU dan PPT, merupakan cakupan dari pelaksanaan:

• Pengendalian Internal

• Manajemen Sumber Daya Manusia

• Sistem Informasi Manajemen

• Pelaporan kepada regulator

Aktifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk penerapan APU dan PPT mencakup:

• Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan (Know Your Employee)

• Memastikan ketersediaan Sistem Human Capital yang inovatif

• Pengenalan dan pemantauan terhadap profil nasabah (Know Your Customer)

• Mengatur batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait pengelolaan data debitur