UU HKPD dan KEWENANGAN DAERAH

DESAIN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UU HKPD, KECUALI...

• MENURUNKAN ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST

• MENINGKATKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT

• MEMPERLUAS BASIS PAJAK

• MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

BERIKUT INI ADALAH PAJAK DAERAH YANG MASUK DALAM PBJT BERDASARKAN UU HKPD, KECUALI...

• PAJAK HOTEL

• PAJAK RESTORAN

• PAJAK REKLAME

• PAJAK HIBURAN

PAJAK HASIL PENGALIHAN DARI SUMBER BAGI HASIL PROVINSI MENJADI PAJAK DAERAH KOTA ADALAH

• PKB/ BBNKB

• OPSEN PAJAK MBLB

• PAJAK AIR TANAH

• OPSEN PKB/ OPSEN BBNKB

BERIKUT INI ADALAH PERBEDAAN ANTARA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 DENGAN UU HKPD, KECUALI...

• JUMLAH PAJAK MENJADI 16 JENIS

• JUMLAH RETRIBUSI MENJADI 18 JENIS

• SATU PERDA UNTUK MENGATUR SELURUH PUNGUTAN PDRD

• TARIF PAJAK HIBURAN RANGE 40-75 %

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM DAERAH YANG TIDAK DIPUNGUT LAGI BERDASARKAN UU HKPD ADALAH

• PELAYANAN KESEHATAN

• PENGENDALIAN LALU LINTAS

• PELAYANAN KEBERSIHAN

• PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH YANG DIHAPUS BERDASARKAN UU HKPD ADALAH

• RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

• RETRIBUSI TERMINAL

• RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

• TEMPAT KHUSUS PARKIR

BERIKUT INI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK BERPOTENSI UNTUK DIPUNGUT DI KOTA MADIUN, KECUALI...

• PAJAK SARANG BURUNG WALET

• PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

• RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

• RETRIBUSI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

BERIKUT PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TERKAIT TARIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UU HKPD

• PEMERINTAH PUSAT TIDAK DAPAT MENGUBAH TARIF DAERAH

• PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGUBAH TARIF DAERAH

• PERUBAHAN TARIF DITETAPKAN DENGAN PERATURAN WALIKOTA

• DAPAT DIEVALUASI SETIAP 3 TAHUN SEKALI

INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA DIBERIKAN DENGAN DASAR PERTIMBANGAN BERIKUT, KECUALI :

• KEMAMPUAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI

• MENDUKUNG USAHA MIKRO

• KONDISI OBYEK PAJAK KARENA UNSUR KESENGAJAAN

• PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

PROSES EVALUASI RAPERDA PDRD KOTA MADIUN YANG SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA DILAKUKAN OLEH, KECUALI :

• MENTERI DALAM NEGERI

• MENTERI HUKUM DAN HAM

• MENTERI KEUANGAN

• GUBERNUR