Pre Test Pelatihan Manajemen Aset - Kementerian Perhubungan

Penjualan lelang BMN Tanah dan bangunan berikut ini memerlukan persetujuan DPR…

• Nilai 10 Milyar

• Diatas 10 Milyar

• Diatas 100 milyar

• Berapapun nilainya

Salah satu alasan bisa dilakukannya pemintahtanganan BMN yaitu …

• BMN berlebih dan tidak digunakan lagi oleh K/L

• K/L butuh uang

• Barang masih digunakan untuk tusi K/L

• BMN dalam sengketa

Diantara jenis-jenis pemindahtangan BMN yaitu …

• Sewa, Penjualan, KSP, Tukar menukar

• Penjualan, Tukar menukar, Hibah, PMP Pusat

• BGS/BSG, Hibah, Tukar menukar, KSPI

• Ketupi, PInjam memimjam, KSP, Sewa

Berikut ini adalah penyataan  yang tepat terkait terkait pemindahtanagan BMN:

• Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR

• Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS tidak memerlukan persetujuan DPR

• Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR jika nilainya kurang dari 100 Milyar

• Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR jika nilainya lebih dari 100 Milyar

Berikut ini pernyataan yang tepat terkait pengajuan usulan pemindahtanagan BMN Tanah dan bangunan pada Kuasa Pengguna Barang lingkup Kementerian Perhubungan …

• Kuasa Pengguna Barang mengajukan kepada pengguna barang barang

• Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang

• Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang sepanjang nilainya tidak lebih 10 milyar

• Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang sepanjang nilainya tidak lebih 100 milyar

Tujuan Barang Milik Negara perlu dijaga dan dilindungi yaitu kecuali:

• tidak hilang

• tanah/bangunan beralih kepemilikan yang  tidak sesuai ketentuan

• tanah/bangunan memiliki nilai tambah

• tanah tidak diserobot/ dalam penguasaan  pihak lain

Kegiatan mengunci kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam garasi kemudian garasi digembok  merupakan salah satu contoh pengamanan ...

• Umum

• Khusus

• Administratif

• Fisik

Dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif berupa tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah atas nama yaitu:

• Pemerintah Daerah c.q. Kepala Dinas/PPKD

• Walikota c.q. Kepala Dinas

• Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga

• Negara Kesatuan Republik Indonesia

Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam Pemerintah Pusat harus diatasnamakan:

• Pemerintah Republik Indonesia

• Pemerintah Daerah

• Pemenang dalam rangka pemanfaatan BMN

• APIP

Pemeliharaan Barang Milik Negara dikecualikan jika:

• BMN yang berada dalam kondisi rusak berat

• BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (Lebih dari 6 bulan)

• BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (kurang dari 6 bulan)

• BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain atau status dilakukan pemanfaatan