MPP II

Tujuan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali

• melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

• memajukan kesejahteraan umum

• merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

• mencerdaskan kehidupan bangsa

• ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

• Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada menteri teknis selaku CFO

• Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada menteri keuangan selaku COO

• Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada menteri teknis selaku pengelola fiscal

• Sebagian kekuasaan dikuasakan kepada gubernur/bupati/walikota

• Sebagian kekuasaan diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota

Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi kewenangan bersifat umum dan bersifat khusus. Hubungan yang salah antara jenis kewenangan dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

• Kewenangan bersifat umum – menetapkan arah dan kebijakan umum

• Kewenangan bersifata umum – keputusan rincian APBN

• Kewenangan bersifat khusus – keputusan dana perimbangan

• Kewenangan bersifat umum – strategi dan priotritas dalam pengelolaan APBN

• Kewenangan bersifat khusus – penghapusan aset dan piutang negara

Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten (kualitatif maupun kuantitatif), merupakan:

• Asas universalitas

• Asas tahunan

• Asas proporsionalitas

• Asas kesatuan

• Asas spesialitas

Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan:

• Asas universalitas

• Asas tahunan

• Asas proporsionalitas

• Asas kesatuan

• Asas spesialitas

Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang memberikan batasan bahwa tidak boleh tercampur antara penerimaan dan pengeluaran negara adalah:

• Asas universalitas

• Asas tahunan

• Asas proporsionalitas

• Asas kesatuan

• Asas spesialitas

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut, kecuali;

• Asas keadilan

• Asas tahunan

• Asas universalitas

• Asas kesatuan

• Asas spesialitas

Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model stone antara lain;

• Konsep akuntabilitas  yang tidak hanya dari bawah ke atas

• Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

• Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

• Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

• Tidak ada jawaban yang benar

Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model jaringan kerja antara lain;

• Konsep akuntabilitas  yang tidak hanya dari bawah ke atas

• Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

• Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

• Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

• Tidak ada jawaban yang benar

Pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut, kecuali:

• Kejelasan tugas dan peran

• Perencanaan hingga pelaporan yang terbuka

• Hasil akhir yang spesifik

• Proses yang transparan

• Ukuran keberhasilan kinerja