Penganggaran APBD - Pre Test

Kabupaten Kutai Barat berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kutai Barat adalah ...

• terciptanya pemerataan pendapatan nasional

• tersedianya subsidi bagi rakyat miskin

• meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana

• meningkatnya produktivitas faktor produksi usaha tertentu

Di bawah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah, kecuali

• Kebijakan pengelolaan APBD

• Kuasa pengguna anggaran

• Pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah

• Pejabat yang mengelola barang milik negara

Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat diberikan kepada

• Wakil Kepala Daerah

• Bendahara Umum

• Kepala SKPD

• Ketua DPRD

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yang termasuk dalam tahap pelaksanaan adalah

• Penyusunan RKA-SKPD

• RP-APBD

• Penatausahaan Belanja Daerah

• Raperda PJ APBD

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan

• PPK-SKPD

• Pejabat penandatangan SPD

• PPTK

• Pejabat penandatangan surat bukti pungutan pendapatan daerah

APBD di Kabupaten Berau mengalami defisit. Untuk menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu....

• mengalokasikan dana alokasi khusus

• mengalokasikan dana bagi hasil

• menerbitkan surat utang negara

• mencari pinjaman daerah

1.         Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu negara yaitu...

• memberikan kesejahteraan kepada seluruh pegawai negeri sipil pemerintah daerah

• memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi

• meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas

• mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi

Perhatikan pernyataan berikut !

 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,(Bappeda), DKl Jakarta terdapat Kenaikan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran'Sementara (KUA-PPAS) 2017 sebesar, Rp.1,53 triliun, Kenaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. APBD 2017 untuk membeli dalahn sebesar Rp. 749,9 yang terdiri atas pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan taman, lahan rusum, waduk,lahan makam dan lahan saluran

 

Berdasarkan pernyataan tersebut anggaran dalam APBD memiliki fungsi...

• otorisasi

• stabilisasi

• perencanaan

• pengawasan

Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila RAPBD yang diajukan pemerintah daerah ditolak DPRD, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah....

• merevisi RAPBD kemudian mengajukannya kepada DPR

• mengajukan hasil revisi RAPBD kepada presiden

• merevisi kemudian mengajukan kembali pada DPRD

• mengajukan RAPBD kepada kepala daerah

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah disebut...

• Akuntansi daerah

• Keuangan daerah

• Aset daerah

• Kekayaan Daerah