SOAL ANALIS KEBIJAKAN

Kebijakan Publik diartikan Sebagai

• Aspirai dan tindakan politik dalam aktivita politiknya

• Semua tindakan negara

• Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang

• Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai

• Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama

• Serangkaan tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu

• Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai

• Suatu pemecahan masalah tertentu

Perhatikan contoh berikut presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo merupakan

• Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang

• Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang

• Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang

• Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan

• Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni

• Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya

• Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

• Semua harta negara

Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik.....

• Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara

• Bertugas menjalankan kebijakan negara

• Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat

• Membangun institusi politik dalam negara

Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah.....

• .   Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara

• Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

• .    Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik

• Semata-mata melaksanakan kebijakan publik  

Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan.......

• Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang

• Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan

• Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara

• Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan.

Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah.......

• Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi

• Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyaraka

• Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat

• Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangu kepentingan kebijakan (policy stakeholder), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan....

• Kepemimpinan yang berwibawa

• Penegak hukum yang cerdas

• Pengetahuan hukum yang luas

• Sistem nilai etika yang kuat

Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah....

• Ikut memilih

• Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif

• Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu

• Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu