ASESMEN MA PPKN

  Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Berdasarkan teks di atas, contoh ancaman yang terjadi saat ini adalah…………….

• Agresi militer dari Negara lain

• Pencurian ikan di wilayah laut Indonesia       

• Korupsi, kolusi dan nepotisme

• terorisme

• kudeta militer

“Gereja Katedral Jakarta ubah jadwal misa di Hari Idul Fitri”

Pengurus Gereja Katedral Jakarta Pusat mengubah jadwal misa Minggu pagi yang bertepatan denga Hari Idul Fitri di tahun ini. Hal ini dilakukan agar halaman gereja ini bisa dipakai parkir umat Muslim yang salat di Istiqlal.

Berdasakan teks di atas, pengamalan nilai Pancasila yang di terapkan terutama pada………..

• Sila Pertama

• Sila Kedua

• Sila Ketiga

• Sila Keempat

• Sila Kelima

Bagi bangsa Indonesia pilihan yang tepat dalam menerapkan sistem demokrasi adalah dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai budaya sendiri.

Maka pernyataan di atas dalam proses pemilihan masyarakat desa yang menerapkan sistem..

• Voting

• Kerja sama

• Sikap individual

• Musyawarah mufakat

• Sikap senasib sepenanggungan

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga Penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.akan tetapi kasus -kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat.

Maka peryataan di atas faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali …

• Disiplin masyarakat rendah

• Kurang tegasnya penegak hukum

• Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

• Banyak liputan media Masa tentang kejahatan.

• Kurangnya contoh dan teladan dari para pemimpin

Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh menteri Dalam negeri), dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah, dan dipilih langsung oleh rakyat.

Dari pernyataan di atas pada saat ini pemilihan kepala daerah di pilih oleh…

• dipilih oleh partai politik

• dipilih langsung oleh rakyat

• pengangkatan kepala daerah

• dipilih oleh rakyat dan tokoh masyarakat

• dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah

  Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Berdasarkan teks di atas, contoh ancaman yang terjadi saat ini adalah…………….

• Agresi militer dari Negara lain

• Pencurian ikan di wilayah laut Indonesia       

• Korupsi, kolusi dan nepotisme

• terorisme

• kudeta militer

Wajib pajak yang belum melaporkan harta hingga tahun pajak 2020 diimbau segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Program ini sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Jika melewatkan kesempatan ini, ada sanksi menanti. Berikut 3 faktanya:

1. Bisa Kena Denda 300%

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan ada sanksi atau denda jika pengemplang pajak melewatkan kesempatan ini lagi. Tak tanggung-tanggung, besarannya bisa sampai 300%.

2. Sanksi Pidana Bisa Dihentikan

Yustinus menjelaskan sanksi 300% diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana yang kasusnya sudah sampai di pengadilan. Hal ini baru tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 44B.

Beleid menyebut, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian bisa dilakukan setelah pengemplang pajak membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. "Ikut atau tidak ikut tax amnesty, kalau ada indikasi tindak pidana perpajakan dan dilakukan penyidikan terbukti ada kerugian pada pendapatan negara, maka sanksinya 300%. Itu jika memilih dihentikan tidak dipidana," bebernya.

3. Hitungan Denda 200%

Denda sebesar 200% bakal dijatuhkan ketika Kementerian Keuangan menemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) usai mengikuti tax amnesty jilid II.

Atas tambahan harta itu, maka dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017. Tarif PPh yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5%.

Rumusan sanksinya adalah tarif PP 36/2017 x nilai harta baru + sanksi UU TA 200%.

pernyataan yang sesuai Berdasarkan paragraf di atas adalah…

• Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan patut dihormati oleh sesama manusia

• Hak Warga Negara merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara

• Kewajiban Warga Negara merupakan hal hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara

• Proporsionalitas antara hak dan kewajiban warga negara harus menjadi perhatian utama

• Hak Asasi Manusia sangat berbeda dengan Hak Warga Negara

3.    Aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, meninggal dunia pada 7 September 2004, atau tepat 17 tahun lalu. Munir dibunuh di dalam pesawat saat terbang dari Jakarta ke Belanda dengan racun jenis arsenik.Hingga kini, kasus pembunuhan pendiri Imparsial dan aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu belum tuntas mengungkap dalang pembunuhan. Pada Senin, 6 September 2004 pukul 21.55 WIB pesawat dengan nomor penerbangan GA-974 lepas landas dari Jakarta menuju Negeri Kincir Angin, Belanda. Dengan menaiki pesawat tersebut, Munir berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Pesawat itu sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah menenggak segelas jus jeruk. Diberitakan harian Kompas, 8 September 2004, Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 08.10 waktu setempat, dua jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Menurut kesaksian, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Dia mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Munir pun dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapat perawatan. Tak lama, Munir dinyatakan meninggal pada ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania.

Berdasarkan paragraf di atas yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah…

• Negara berhak melanggar Hak Asasi Manusia apabila mengganggu stabilitas negara

• Pembunuhan WNI yang terjadi di luar Indonesia merupakan tanggung jawab wilayah negara bersangkutan

• Polisi Indonesia harus melaksanakan penyelidikan secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak kepolisian Rumania

• PBB harus ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini

• Semua manusia di dunia ini harus dilindungi hak hidupnya, apalagi pejuang kebenaran seperti Munir

Pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis atau yang dikenal publik OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, OC Kaligis adalah pengacara ke 10 yang dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa 15 Juli 2015, sejak 2005 hingga 2015, ada 10 advokat yang tersandung korupsi. Nama-nama itu antara lain, Tengku Syaifuddin Popon, Susi Tur Andayani dan terakhir OC Kaligis. (baca: Para Pengacara Ini Tersandung Kasus Korupsi) OC kaligis ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Juli 2015 setelah penyidik KPK memeriksa sejumlah tersangka dan saksi dalam perkara tersebut. "Telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan menetapkan OCK sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo. Menurut Johan, temuan tim KPK dalam penggeledahan pun memberatkan OC Kaligis. Kasus penyuapan itu terkuak bermula dari ditangkapnya M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry, anak buah OC Kaligis; Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan; Syamsir Yusfan, panitera sekretaris PTUN Medan; dan dua hakim PTUN Medan bernama Amir Fauzi dan Dermawan Ginting.

Berdasarkan paragraf di atas yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah…

• Diantara penegak hukum lainnya, pengacara merupakan penegak hukum yang paling banyak tersandung kasus korupsi

• Pengacara sebagai penegak hukum yang terlibat kasus korupsi merupakan hambatan besar bagi perlindungan hukum di Indonesia

• Peran pengacara dalam penegakan dan perlindungan hukum bukan merupakan komponen utama

• Biasanya apabila pengacara tersandung kasus korupsi maka penegak hukum lainnya ikut berkomplot dalam kasus hukum

• Diantara penegak hukum lainnya, pengacara merupakan penegak hukum yang paling sedikit tersandung kasus korupsi