Kuis FGD 10 Maret 2023

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

• Sistem akuntansi PPKD dan BUD
• Sistem akuntansi PPKD dan SKPD
• Sistem akuntansi SKPKD dan BUD
• Sistem akuntansi SKPKD dan SKPD

Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah:

• Kepala daerah
• Sekretaris daerah
• Kepala SKPKD selaku BUD
• Kepala SKPD yang menangani keuangan dan aset daerah

Penetapan pilihan entitas pemerintah atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah definisi dari:

• Standar akuntansi pemerintahan
• Sistem akuntansi pemerintahan
• Kebijakan akuntansi
• Bagan akun standar

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah selesai disusun, untuk menjamin keandalannya, pertama kali akan ditelaah oleh:

• Penyusun laporan keuangan pemerintah daerah
• Inspektorat daerah
• BKPK
• BPK

Entitas berikut termasuk dalam entitas pelaporan sesuai peraturan yang berlaku adalah:

• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum daerah
• Pemerintah daerah, bendahara umum negara, dan bendahara umum daerah
• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara
• Pemerintah pusat, bendahara umum negara, dan bendahara umum daerah

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur dalam:

• PP 12 Tahun 2019
• Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020
• Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019
• PP 71 Tahun 2010

Jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah disebut

• Utang
• Piutang
• Pembiayaan
• pendapatan

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah disebut:

• Belanja
• Beban
• Transfer
• Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi Pemda diatur dengan :

• Peraturan Kepala Daerah
• Peraturan Daerah
• Peraturan Mendagri
• Keputusan Kepala Daerah

Jumlah pemda (Provinsi/ Kab/ Kota) lingkup Nusa Tenggara Timur yang meraih opini WDP pada tahun 2019 sebanyak

• 10
• 11
• 12
• 13