Urusan pemerintahan dan sumpah pemuda

Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah ….

• Keinginan pemerintah pusat

• Potensi daerah

• Kemampuan ekonomi

• Luas wilayah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan….

• Mayoritas penduduk

• Kaidah agama

• Keragaman daerah

• Sosial kebudayaan

Presiden B. J. Habibie mengeluarkan RUU tentang Pemerintah Daerah untuk merespon tuntutan terkait dominannya pemerintahan pusat dibandingkan daerah yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi...

• UU No. 30 tahun 2004

• UU No. 22 tahun 1999

• UU No. 32 tahun 2004

• UU No. 25 tahun 1999

UU tentang Pemerintah Daerah mengalami penyesuaian dan direvisi yang didalamnya tercantum pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga yakni urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, hal ini tercantum dalam…

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 32 Tahun 2014

• UU No. 22 Tahun 1999

Perhatikan hal-hal dibawah ini!

1.       Menetapkan kebijakan kehakiman dan membuat undang-undang atau peraturan berskala nasional

2.       Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

3.       Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional

4.       Melakukan perjanjian dengan negara lain

5.       Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Yang menjadi urusan pemerintahan absolut ditandai pada nomor…

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 4

• 2, 4, dan 5

• 2, 3, dan 5

Yang merupakan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah…

• Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

• Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara

• Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota

• Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

Ruang lingkup urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti “Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” terdapat dalam pasal…

• Pasal 25 Ayat 4

• Pasal 25 Ayat 3

• Pasal 25 Ayat 2

• Pasal 25 Ayat 1

) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.” Ketentuan tentang Daerah Istimewa diatur dalam…

• UUD NRI Pasal 17 Ayat 3

• UUD NRI Pasal 18 Ayat 1

• UUD NRI Pasal 18 B

• UUD NRI Pasal 17 Ayat 2

Daerah di Indonesia yang menyandang status sebagai daerah istimewa ialah…

• DKI Jakarta

• Nanggroe Aceh Darussalam

• Yogyakarta

• Papua

Museum Sumpah Pemuda awalnya adalah rumah kos para pemuda yang menjadi tempat berdiskusinya para pemuda tentang perjuangan bangsa Indonesia. Siapakah pemilik rumah kos para pemuda?

• Kuncoro

• Kong Sie Liang

• Sugondo

• Sie Kong Liang