Masa Kemerdekaan sampai Masa Reformasi

Pelaksanaan demokrasi liberal berdampak pada sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, presiden tidak bertindak sebagai kepala pemerintahan karena….

• UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
• presiden hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
• setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus mendapat persetujuan dari parlemen
• kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen

Pada masa demokrasi liberal, perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa…

• Perdana Menteri dan kabinet dipilih dan diangkat oleh parlemen
• sistem pemerintahan yang berlaku tidak sesuai dengan UUD 1945
• dinamika politik pada masa demokrasi liberal telah mempengaruhi sistem pemerintahan
• sistem pemerintahan yang berlaku pada masa demokrasi liberal adalah parlementer

Pada masa demokrasi liberal di Indonesia muncul banyak partai. kondisi tersebut terjadi karena….

• Indonesia menjamin berdirinya berbagai partai
• pemerintah Indonesia mengatur berdirinya partai
• Indonesia menganut sistem multipartai
• pemerintah Indonesia memberi kebebasan berpolitik

Perhatikan keterangan berikut!

• 1), 2) dan 3)
• 1), 3) dan 4)
• 2), 4) dan 5)
• 3), 4) dan 5)

Pada masa demokrasi liberal partai yang tidak memegang jabatan dalam kabinet sering mencari kesalahan kabinet yang sedang memerintah. partai tersebut kemudian mengajukan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet. kesimpulan yang dapat diambil dari Keterangan tersebut adalah….

• partai politik saling menjatuhkan untuk mengganggu kinerja kabinet
• partai politik saling bekerja sama untuk keberhasilan kebijakan kabinet
• partai politik saling bersaing untuk menduduki jabatan penting di kabinet
• partai politik saling mendukung untuk meningkatkan keberhasilan kabinet

Konferensi Asia Afrika dalam kurung KAA dan Gerakan Non Blok memiliki keterkaitan erat. keterkaitan antara Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok adalah….

• seluruh program kerja GNB diimplementasikan dalam KAA
• GNB merupakan organisasi tandingan untuk menyaingi eksistensi KAA
• landasan pemikiran Dasasila Bandung dalam KAA menjadi tonggak pembentukan GNB
• negara yang tidak mengikuti KAA membentuk GNB untuk mengakomodasi tujuannya

Deklarasi Djuanda merupakan salah satu kebijakan Kabinet Djuanda. keterangan yang tepat terkait dengan Deklarasi Djuanda ditunjukkan oleh pilihan….

• disusun oleh Djuanda Kartawijaya dengan memperhatikan masukan dari berbagai pakar hukum internasional
• menjadi hukum terbaru bagi batas wilayah daratan dan udara Indonesia menggantikan hukum warisan Belanda
• mendapat penolakan dari PBB beberapa negara kepulauan karena disusun secara sepihak dan bersifat subjektif
• disusun sebagai suatu usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia

Pemberontakan APRA juga disebut peristiwa 23 Januari 1950. peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 adalah….

• pembumihangusan kota Bandung
• pemberontakan bekas perwira knil
• perebutan kekuasaan sipil di Bandung
• penyerangan pasukan APRA ke kota Bandung

Pemerintah Ris mengadakan operasi militer untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. langkah tersebut diambil pemerintah Ris karena…

• pemimpin RMS tidak bersedia menyerahkan diri
• para pemberontak menggunakan cara kekerasan
• jalan damai yang ditempuh tidak membuahkan hasil
• anggota RMS menerapkan strategi perang gerilya

Perhatikan keterangan berikut !

• 1) dan 2)
• 1) dan 3)
• 2) dan 3)
• 3) dan 4)