SANKRI ORGANISASI PEMERINTAHAN

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI merupakan ciri dari:

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Tugas Pembantuan

• Tugas Tambahan

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu, merupakan ciri dari:

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Tugas Pembantuan

• Tugas Tambahan

Berikut ini merupakan urusan pemerintahan absolut sesuai pasal 10 UU 23 Th 2014 yaitu:

• 1. Keamanan

  2. Agama

  3. Pekerjaan umum

• 1. Pendidikan

  2. Kesehatan

  3. Yustisi

• 1. Politik Luar Negeri

  2. Pertahanan

  3. Fiskal

• 1. Keamanan

  2. Yustisi

  3. Perumahan Rakyat

Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan salah satunya adalah menjalankan fungsi spill over atau sering disebut dengan externalitas, apa yang dimaksud dengan externalitas?

• yang berwenang mengurus adalah tingkatan yang paling berdampak

• melakukan komunikasi dengan pihak luar

• melihat resiko dan ancaman dari luar, jika dampaknya besar maka diambil alih oleh daerah

• mempertimbangkan dampak yg timbul, apabila dampaknya bersifat lokal, maka daerah tsb. yg mengurus

Perangkat daerah provinsi terdiri atas; selretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, dibawah ini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota adalah:

• Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan

• DPRD, kecamatan, kelurahan, RT

• kecamatan, kelurahan, RW, Babinsa

• DPRD, sekretariat DPRD, kecamatan, kelurahan