Sistem Tata Negara I

Tugas dan wewenang lembaga negara MPR adalah

• Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila

  terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

• engangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan

  pertimbangar DPR

• Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

  pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

• membidangi keuangan, perencanaan pembangunan na￾sional, perbankar, dan lembaga keuangan bukan bank

alat kelengkapan DPR yang lahir

pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000.

Tugas pokok Baleg adalah

• Badan Kehormatan

• Badan Legislasi

• Badan Urusan Rumah Tangga

• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden merupakan lembaga negara....

• DPR

• MPR

• DPD

• MA

Dalam rangka pelaksanaan Pemilik agar terselenggara sesuai asas (luberjurdil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain ada ditingkat pusat,

juga terdapat KPU daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Apa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur KPU

• 22A

• 22B

• 22E

• 22C

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang merupakan kewajiban dan wewenang lembaga

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Daerah

• Presiden

• Mahkamah Agung

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap

Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan

Umum. Berikut merupakan wewenang lembaga negara

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• Badan Pemeriksa Keuangan

Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai

• Organisasi politik.

• Organisasi kesusilaan.

• Organisasi integralistik

• Organisasi kekuasaan

Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang

• agama

• moneter

• fiskal

• Pertahanan dan Keamanan

Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada

• DPA (Dewan Pertimbangan Agung )

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Seluruh anggota DPR

Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu

• Legislatif, Eksekutif, dan Federatif

• Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

• Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif

• Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif