okus april

Peraturan tentang integrasi pengawasankepatuhan antar fungsi atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan program JKN yaitu :

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 1 tahun 2020

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2020

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2022

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2022

Upaya optimalisasi pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan kerja selain penyelenggara negara dilakukan integrasi atas fungsi kecuali :

• UKPF Manajemen Perluasan Kepesertaan

• UKPF Manajemen Kepesertaan

• UKPF Manajemen Iuran

• UKPF Mutu layanan

Integrasi kepatuhan bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam hal kecuali :

• pengawasan terhadap badan usaha belum daftar

• pengawasan terhadap badan usaha daftar sebagian tenaga kerja

• pengawasan terhadap badan usaha yang mengakses layanan

• pengawasan terhadap badan usaha lapor sebagian gaji atau upah

Dalam hal badan usaha ditemukan tidak beroperasional atau pindah alamat, maka UKPF manajemen perluasaan kepesertaan membuat eviden hasil kunjungan, yang bukan termasuk eviden hasil kunjungan yaitu :

• dokumentasi foto lokasi sesuai alamat badan usaha

• laporan kunjungan yg ditanda tangani oleh tenaga pemasar dan diketahui oleh kepala cabang

• berita acara badan usaha tidak beroperasional atau pindah alamat yang ditanda tanggani oleh salah satu pejabat (ketua RT,RW, Lurah, kepala desa,camat, pengelola gedung

• laporan kunjungan yg ditanda tangani oleh pihak badan usaha

Sumber pemadanan data badan usaha terdaftar diantaranya adalah kecuali

• Data BPJS Ketenaga Kerjaan

• Data perpajakan

• data instansi pemerintah lainnya berkaitan dengan data pekerja atau upah

• data laporan dari pekerja