Pendidikan Anti Korupsi

Lembaga pertama yang berperan untuk memberantas korupsi di indonesia adalah ...

• Komisi Pemberantasan Korupsi

• Opera Budhi

• Inspektorat

• Polisi

Sebagai wujud keserasian masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi maka di bentuk berbagai macam gerakan anti korupsi, Kecuali

• Lembaga Pemberantasan Korupsi

• Indonesia Corruption Watch

• Lembaga Bantuan Hukum

• Transparancy Bantuan Hukum

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di indonesia dapat di wujudkan dalam bentuk ...

• Mahkamah Konstitusi

• Lembaga Swadaya Masyarakat

• Peradilan Agama

• Lembaga Peradilan

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak ...

• Mengawasi adanya dugaan penjabat yang telah melakukan korupsi

• Untuk mendapatkan kesempatan pelayanan organisasi masyarakat

• Mencari, memeperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi

• Membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial

Perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tindak pidana korupsi di perbaharui dengan ...

• Undang – undang no 20 tahun 2001

• Undang – undang no 30 tahun 2002

• Undang – undang no 28 tahu 1999

• Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999

Dalam menjalakan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada ...

• Keterbukaan dan kejujuran

• Kepandaian dan keahlian

• Akuntabilitas dan kecerdikan

• Kepastian hukum dan proporsionalitasan

Yang di maksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah ...

• Peran aktif masyarkat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang di laksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku

• Peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil – wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif

• Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya di berbagai bidang

• Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas – tugas yag di jalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif

Prof. Romli Atmasasmita:

  “Ada 2 (dua) alasan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu

• karena alasan historis dan budaya,

• karena lemahnya perundang-undangan.”

• karena alasan historis/budaya, karena lemahnya perundang-undangan.”

• Kerja sama yang erat antar koruptor,

  Tidak beraninya pemerintah menindak korupsi

Pengertian korupsi

• Mengambil hak yang bukan miliknya

• Secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk menyenangkan hati dengan cara yang dibenarkan atau untuk memperoleh pujian

• berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah pernikahan yang berhubungan dengan manipulasi di kondisi ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan pribadi.

• Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Penyebab KEPALA DAERAH korupsi, kecuali

• MENTAL/KARAKTER YANG KORUP/SERAKAH

• SISTEM POLITIK BIAYA TINGGI

• PERSOALAN EKONOMI (PENGHASILAN KURANG)

• Agar memiliki banyak sekutu/kelompok didalam pemerintahan