PENGENDALIAN KONTRAK

Tujuan Pengendalian kontrak adalah agar tujuan pengadaan tercapai. Tujuan pengadaan meliputi

• Tepat mutu

  Tepat jumlah

  Tepat waktu

  Tepat lokasi

  Tepat tingkat layanan

• Tepat mutu

  Tepat jumlah

  Tepat waktu

  Tepat tingkat layanan

• Tepat tingkat layanan

  Tepat jumlah

  Tepat waktu

  Tepat biaya

• Tepat mutu

  Tepat jumlah

  Tepat waktu

  Tepat lokasi

  Tepat biaya

Dokumen yang dibuat oleh PPK setelah masa sanggah terlewati

• Kontrak

• SPPBJ

• SPK

• SPP

Kondisi/situasi yang terjadi tidak sesuai rencana/tahapan proses pelaksanaan kontrak

• Deviasi

• Penyimpangan

• Kondisi kritis

• Force majeur

Surat perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak

• Surat Perintah Pengiriman (SPP)

• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

• Surat Perintah Kerja (SPK)

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak

• Surat Perintah Pengiriman (SPP)

• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

• Surat Perintah Kerja (SPK)

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Ketika PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia yang sudah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, maka proses selanjutnya adalah

• Pokja membatalkan hasil penetapannya

• PPK mengajukan penyedia yang disetujuinya

• Pemilihan ulang

• Diajukan kepada PA/KPA untuk diputuskan

Jika terjadi penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan pada saat

• Segera setelah kontrak ditandatangani

• setelah DIPA/DPA berlaku efektif

• sebelum DIPA disyahkan

• Sebelum tahun anggaran berjalan

Kondisi kritis yang bisa terjadi ketika Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

• nilai jaminan kurang

• Tim dari PU tidak hadir

• Draft kontrak belum siap

• Belum ada SPPBJ

Pernyataan terkait jaminan pelaksanaan berikut yang tepat adalah

• untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% - 100% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai HPS

• untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak

• untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya JaminanPelaksanaan 5% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran

• untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% - 100% dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai pagu anggaran

Tindak lanjut jika penyedia mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima PPK (jawaban lebih dari 1)

• Jaminan penawaran dicairkan

• calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai ketentuan

• Peserta peringkat dibawahnya ditunjuk sebagai Penyedia

• Mengirimkan teguran kepada penyedia