Syarat Umum Kredit (SUK)

Setelah memahami isi dari SUK Bank CIMB Niaga yang telah dijelaskan, apabila terdapat perubahan isi SUK yang telah disetujui oleh ECC/JDA dimanakah perubahan tersebut akan diberlakukan dan pada Pasal mana dalam SUK yang menjadi dasar pengaturannya ?

• Diubah langsung pada SUK, tidak diatur dalam SUK

• Perubahan dinyatakan dalam Perjanjan Kredit, tidak diatur dalam SUK

• Diubah langsung pada SUK, Pasal 1 ayat 2 SUK

• Perubahan dinyatakan dalam Perjanjian Kredit, Pasal 1 ayat 2 SUK

Sama-sama merupakan kewajiban untuk memberikan informasi kepada Bank sehubungan dengan perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan, apa yang menjadi perbedaan antara Pasal 12 ayat 2 SUK dan Pasal 12 ayat 5 huruf a SUK?

• Pasal 12 ayat 2 SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan Pengendali Debitur sedangkan Pasal 12 ayat 5 huruf a SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan Debitur

• Pasal 12 ayat 2 SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan anak usaha Debitur sedangkan Pasal 12 ayat 5 huruf a SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan Debitur

• Pasal 12 ayat 2 SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan Debitur sedangkan Pasal 12 ayat 5 huruf a SUK mengatur kewajiban penyerahan informasi perubahan pengurus, pemegang saham dan permodalan Pengendali Debitur

• Tidak ada jawaban yang benar

Berikut ini yang merupakan ketentuan terkait Pernyataan dan Jaminan pada SUK, kecuali:

• DEBITUR tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali yang diperkenankan oleh peraturan  perundang-undangan yang berlaku

• DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan

• DEBITUR wajib melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas setiap Hutang dalam mata uang asing

• DEBITUR, Pemberi Agunan, Agunan maupun kekayaan DEBITUR lainnya tidak dalam sengketa yang berdampak pada kemampuan DEBITUR membayar Hutang

Berikut ini adalah keadaan yang dapat mengakibatkan Fasilitas Kredit berakhir berdasarkan SUK, kecuali:

• Terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan yang berdasarkan pertimbangan KREDITUR mempengaruhi keberlangsungan Fasilitas Kredit

• Terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan atau politik nasional yang menurut pertimbangan KREDITUR mempengaruhi kegiatan bisnis pada umumnya, dan mempengaruhi keberlangsungan Fasilitas Kredit

• Terjadi perubahan pada peraturan perundangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh KREDITUR kepada DEBITUR atau pelaksanaan kewajiban KREDITUR sesuai dengan Perjanjian Kredit menjadi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Manakah faktor Kreditur dapat melakukan penundaan dan mengatur kembali jangka waktu penarikan fasilitas kredit

• terjadi perubahan mata uang dan perubahan kurs

• berdasarkan pertimbangan KREDITUR dalam penerapan prinsip kehati-hatian

• terjadi kelalaian pada DEBITUR dan/atau group DEBITUR

• berdasarkan permohonan DEBITUR

Berikut ini adalah peristiwa kelalaian berdasarkan SUK, kecuali:

• DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari syarat dan ketentuan dalam SUK ini, Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan

• DEBITUR, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham tidak menyerahkan agunan kepada KREDITUR

• DEBITUR, Pemberi Agunan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dari DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan terkait dengan kasus tindak pidana

• DEBITUR memberikan Pernyataan Dan Jaminan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 SUK ini yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipenuhi

Ketentuan cross default dapat diatur secara lebih detail dalam PK sesuai dengan pengajuan pada approval, namun tanpa diatur dalam PK ketentuan cross default sendiri sudah ternyata dalam SUK, yaitu dalam Pasal 14 ayat 1 huruf …

• huruf c : kekayaan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan dianggap menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk memenuhi salah satu atau setiap kewajibannya berdasarkan SUK ini dan/atau Perjanjian Kredit

• huruf e : DEBITUR menurut penilaian KREDITUR berada atau akan berada dalam kondisi atau situasi yang dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan DEBITUR, dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan DEBITUR dalam melunasi seluruh kewajibannya kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit

• huruf g : DEBITUR dan/atau Perusahaan dalam satu Group DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian apapun, dengan siapapun, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang berkenaan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR dan/atau Perusahaan dalam satu Group DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus, kecuali disetujui lain oleh KREDITUR

• huruf h : DEBITUR, Pemberi Agunan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dari DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan terkait dengan kasus tindak pidana

Dalam Pasal 12 ayat 2 Kewajiban dan Pasal 13 ayat 2 Pembatasan diatur kewajiban dan pembatasan debitur untuk memberikan informasi dan mendapatkan consent Bank terlebih dahulu terkait tindakan perubahan susunan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, namun terdapat perbedaan pengaturan dari kedua pasal tersebut, yaitu:

• Pasal 12 ayat 2 mengatur Kewajiban dan Pasal 13 ayat 2 mengatur Pembatasan

• Pasal 12 ayat 2 merupakan kewajiban debitur memberikan informasi dan Pasal 13 ayat 2 merupakan pembatasan untuk debitur dalam bertindak tanpa persetujuan Bank

• Pasal 12 ayat 2 mengatur hal-hal yang detail terkait perubahan company structure debitur dan Pasal 13 ayat 2 tidak mengatur secara detail terkait perubahan company structure debitur  

• Pasal 12 ayat 2 mengatur tentang perubahan yang terjadi pada level Pengendali dari debitur dan pasal 13 ayat 2 mengatur tentang tindakan perubahan yang dilakukan pada debitur

pasal 14 ayat 1 huruf c  SUK CIMB Niaga mengatur mengenai persitiwa kelalaian yaitu kelalaian terjadi apabila kekayaan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan dianggap menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk memenuhi salah satu atau setiap kewajibannya berdasarkan SUK ini dan/atau Perjanjian Kredit, pertanyaannya apa arti dari solvabilitas?

• Kemampuan Debitur untuk membayar utang-utangnya karena jumlah aktivanya melebihi utang-utangnya

• dapat dipercaya, baik dari segi kejujuran maupun dari segi kemampuannya

• tidak dapat dipercaya, baik dari segi kejujuran maupun dari segi kemampuannya

• semuanya benar

dibawah ini merupakan Kewajiban DEBITUR untuk senantiasa memberikan izin kepada KREDITUR atau pihak lain yang ditunjuk oleh KREDITUR sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 3 SUK CIMB Niaga, kecuali?

• melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi DEBITUR

• melakukan pengambilan barang milik DEBITUR

• melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dengan ketentuan bahwa DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin

• melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan kantor yang digunakan DEBITUR