Pencairan Anggaran Melalui LS KPPN dan Puskeu Polri

Pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung, disebut dengan…..

• Uang Persediaan (UP)

• Pembayaran Langsung (LS)

• Ganti Uang Persediaan (GUP)

• Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara, yaitu…..

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

• Surat Perintah Membayar (SPM)

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

• Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA, disebut dengan…..

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

• Surat Perintah Membayar (SPM)

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

• Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM, disebut dengan…..

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

• Surat Perintah Membayar (SPM)

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

• Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan dengan pembuatan…..

• Surat Keterangan

• Surat Persetujuan

• Komitmen

• Surat Perintah

Berdasarkan PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, pembayaran tagihan dilakukan melalui mekanisme :

• Langsung tunai (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

• Langsung (LS) dan melalui kartu kredit pemerintah

• Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP)

• Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran, dapat dilakukan untuk pembayaran :

• Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja barang

• Honorarium, Belanja modal, dan belanja pegawai

• Honorarium, jaldis, dan belanja pegawai

• Honorarium, belanja pegawai dan dan belanja barang

Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh :

• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

• PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen)

• PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)

• Bendahara Pengeluaran

Anggaran yang dibayarkan melalui Puskeu Polri antara lain :

• Anggaran yang bersifat khusus, Honorarium, Jaldis Mutasi

• Anggaran yang bersifat khusus, Tunjangan kinerja, Honorarium

• Anggaran yang bersifat khusus, Jaldis Mutasi dan Honorarium

• Anggaran yang bersifat khusus, Tunjangan kinerja dan Jaldis Mutasi

Pencairan anggaran kontijensi dilakukan dengan mekanisme :

• Langsung (LS)

• Uang Persediaan (UP)

• Tambahan Uang Persediaan (TUP)

• Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP)