MP PNBP adalah singkatan dari

• Minimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Maksimum Pencairan Negara Bukan Pajak

• Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Minimum Penerimaan Pencairan Negara Bukan Pajak

Dasar Hukum Tata Cara Revisi Anggaran

• PMK Nomor 199/PMK.02/2021

• PMK Nomor 199/PMK.02/2020

• PMK Nomor 99/PMK.02/2021

• PMK Nomor 99/PMK.02/2020

Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran Reguler kewenangan Kanwil adalah

• 31 Desember

• 27 Desember

• Akhir tahun anggaran

• 30 November

Pengajuan Revisi ke Kanwil menggunakan aplikasi

• Satu DJA

• SAKTI

• SPAN

• RKAKL

SAKTI merupakan singkatan dari

• Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

• Sistem Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi

• Sistem Aplikasi Keuangan Teknologi Instansi

• Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi

Revisi Anggaran dalam satu satker, satu KRO, satu RO dan satu jenis belanja menjadi kewenangan

• KPA

• Kanwil

• DJA

• Direktorat PA

MP PNBP Tahap I dapat diajukan paling cepat

• Februari

• Januari

• April

• Maret

Pergeseran Belanja Prioritas Nasional antar RO dapat dilakukan revisi dengan

• diajukan ke Kanwil DJPb

• cukup diajukan di KPA saja

• cukup diajukan di KPA, dilengkapi surat persetujuan eselon I

• diajukan ke Kanwil DJPb, dilengkapi surat persetujuan eselon I

Berikut ini yang menjadi sumber pendapatan dalam APBN, kecuali

• Pajak

• PNBP

• Hibah

• Utang

Revisi anggaran antar kegiatan dapat dilakukan di Kanwil

• Benar, dilengkapi surat Persetujuan dari Setjen K/L

• Benar, dilengkapi surat persetujuan eselon I K/L

• Benar, dilengkapi surat pernyataan KPA

• Benar, dilengkapi surat persetujuan BPKP