Mekanisme Pencairan Dana

Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN disebut dengan…..

• DIPA

• APBD

• APBN

• RPD

Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk  mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN, disebut dengan….

• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

• PA (Pengguna Anggaran)

• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

• PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)

Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, yaitu…..

• Uang Persediaan (UP)

• Pembayaran Langsung (LS)

• Ganti Uang Persediaan (GUP)

• Tambahan uang Persediaan (TUP)

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM, disebut dengan…..

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

• Surat Perintah Membayar (SPM)

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

• Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan dengan pembuatan…..

• Surat Keterangan

• Surat Persetujuan

• Komitmen

• Surat Perintah

Berapa hari/lama PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut ke  KPPN :

• 3 hari

• 5 hari

• 7 hari

• 10 hari

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar…..

• Rp. 50.000.000

• Rp. 100.000.000

• Rp. 200.000.000

• Rp. 500.000.000

Besaran UP untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), sebesar…..

• Rp. 50.000.000

• Rp. 100.000.000

• Rp. 200.000.000

• Rp. 500.000.000

Berapa lama/hari kerja sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP…..

• 2 (dua) hari kerja

• 3 (tiga) hari kerja

• 4 (empat) hari kerja

• 5 (lima) hari kerja

Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut, kecuali :

• Daftar Rincian Kebutuhan

• Bukti Pengeluaran

• Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi ke KPPN

• Faktur Pajak (jika ada)