Materi kelas 9 bab 2 tahap 2

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 sistem yang digunakan berubah menjadi demokrasi

• Parlementer

• Presidensial

• Terpimpin

• Pancasila

Pada masa pemberlakuan UUDS tahun 1959 demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan namun demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia hal ini menimbulkan antara lain bergantinya kabinet,pembangunan tidak lancar serta

• Partai partai mementingkan kepentingan partai dan golonganya

• Munculnya agama baru

• Golongan mayoritas lebih menguasai

• Rakyat tidak dilibatkan dalam keputusan pemerintag

Menurut UUD NRI Tahun 1945 pada kurun waktu 1945-1949 demokrasi yang harus di laksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet

• Presidensial

• Parlementer

• Republik

• Terpimpin

1.Pembubaran badan konstituante

2. 2.Memverlakukan Kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD sementara 1950

3. 3.Pembentukam MPRS dan DPAS

4. Pernyataan di atas adalah Isi dari

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• pembukaan UUD 1945

• Ketetapan MPR

• Sumpah pemuda

1.Presisen mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden

2. 2. Presiden membubarkan DPR

3. 3. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga negara yaitu ketua MPRS,Ketua DPR GR dan wakil ketua DPW mendapat kedudukan sebagai wakil menteri pertama serta ketua MA,wakil ketua MA

4. 4.Pengangkatan presiden seumur hidup

5. 5. Penyimpangan politik luar negeri yang hanya bekerja sama dengan negara sosialis-kominks dan melakukan konfrontasi dengan negara barat

6. 6.Presidwb membubarkan oartia Masyumi dan partai sosialis

7. Pernyataan di atas adalah penyimpangan yang terjadi pada masa

• Demokrasi parlementer

• Demokrasi terpimpin

• Demokrasi pancasila

• Demokrasi liberal

Penyimpangan masa mas orde lama( demokrasi terpimpin) membuat stabilitas politik kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagai mestinya terutama maslaah keamanan dan ketertiban masyarakat.Hal ini menjadi pemicu terjadinya puncaj kekacauan yang mengakibatkan pula gugurnya perwira tinggal angkatan darat.Perisriwa ini disebut dengan

• Gerakan G 30 S PKI

• Pertempuran ambarawa

• Pertempuran Medan area

• Pertempuran margadana

Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat terutama pemuda pelajar mahasiswa dan beberapa kalangan tersebut mengajukan tuntutan yaitu

1.Bubarkan PKI

2.Bersihkan kabinet dari Unsur PKI

3.vTurunkan harga perbaikan ekonomi

3 Pernyataan di atas adalah Isi dari tuntutan

• Tritura

• Dwidarmo

• Trikora

• Tridarma

1.mengutamakan pengembalian keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan

2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan golongan

3. 3 lebih mengutamakan kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan

4. Pernyataan di atas merupakan keunggulan dari periode

• Demokrasi pancasila

• Demokrasi Terpimpin

• Demokrasi parlementer

• Demokrasi presendial

Dalam pelaksananaya sebagai akibat kekuasaan dan masa jabata. Presiden yang tidak di atasi periodenya maka kekuasaan me umpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan.di bawah ini adalah penyimpanga. Yang terjadi pada periode ini adalah

• Tumbuh ya budaya KKN,kebebasan bicara di batasi,praktik demokrasi menjadi semu,lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah.

• Tumbuhnya paham nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan masyarakat

• Praktik kekuasaan dalam negara di pusatkan pada pemerintah

• Komposisi elit politik modern dengan terbentuknya dewan perwakilan rakyat

Demokrasi Pancasila pada masa reformasi 1998-sekarang mempunyai peran cicil society ( masyarakat Madani) yaitu

• Menciptakan kultir toleransi ya g mengajarkan keterampilan dan nilai nilai demokrasi,sikap kompromi serta menghargai pandangan yang berbeda Lo

• Perubahan Siak terhadap politik di kalangan elite atau nonelite

• Mendesaau. Instusi pemerintah dan meilik pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi beru menjadi stabil dan terkonsolidasi

• Mendelegasi kedaukatan dan kemuasanya kepada elite politik