Terdapat 3 jenis urusan pemerintahan di Indonesia, yaitu

• Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum

• Urusan Pemerintah Pusat, Daerah dan urusan Umum

• Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan sisa

• Urusan multak, urusan bersama dan urusan masing masing

Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Moneter, Fiskal Nasional, Urusan Pemerintahan, merupakan urusan pemerintahan yang berada ditangan:

• Pusat

• Pusat dan Daerah

• Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip

• Sentralisasi

• Demokrasi

• Money Follow Function

• Kebersamaan

Yang termasuk ke dalam pemerintah daerah adalah:

• Kepala Daerah dan DPRD

• Kepala Daerah dan Perangkatnya

• DPRD

• Badan Pengadilan

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, kecuali:

• Hak Angket

• Hak Interpelasi

• Hak Memilih Kepala Daerah

• Hak Menyatakan Pendapat

Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian di Indonesia adalah:

• UU 6/2014

• UU 5/2014

• UU 5/2010

• UU 6/2018

Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah masuk ke dalam pendapatan daerah, yang masuk ke dalam jenis pendapatan:

• PAD (Pendapatan Asli Daerah)

• Transfer

• Lainnya

2 tujuan desentralisasi yaitu politik dan administratif. Tujuan administratif ini maksudnya adalah dalam hal:

• Peningkatan partisipasi politik masyarakat

• Peningkatan pelayan publik

• Pendidikan politik bagi masyarakat

• Peningkatan anggaran daerah

Menurut Mardiasmo, berikut adalah agar otonomi daerah berhasil, kecuali:

• Pengawasan oleh DPDR dan Masyarakat

• Pengendalian oleh eksekutif

• Pengauditan

• Meningkatkan gaji pegawai

Yang merupakan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :

• Pelaksana kebijakan publik, Penyelenggara Negara, dan Pelayan Publik

• Pelayan publik, Perekat Pemersatu Bangsa, dan Aparatur birokrasi pemerintah

• Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu bangsa

• Penyelenggara negara, Aparatur Birokrasi pemerintah, dan Pelaksana Kebijakan publik

• Aparatur birokrasi pemerintah dan Penyelenggara negara