PAT XI GENAP 2023

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu, disebut....

• APBN

• APBD

• Pendapatan Nasional

• Perpajakan

 APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah….

• UU No. 14 Tahun 2019

• UU No. 20 Tahun 2019

• UU No. 9 Tahun 2020

• UU No. 11 Tahun 2020

• UU No. 20 Tahun 2020

Tujuan dari penyususunan APBN adalah….

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau

  pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman        penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah        masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam             melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi…

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….

• Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

• D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

• RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 29

• UUD 1945 Pasal 30

• UUD 1945 Pasal33

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

         

 

• DPRD

• MPR

• DPD

• MA

• BPK

Dalam mekanisme penyusunan APBD, jika RAPBD yang diajukan pemerintah daerah ditolak DPRD, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah....

• Merevisi RAPBD kemudian mengajukannya pada DPR

• Merevisi RAPBD kemudian mengajukannya kembali pada DPRD

• Mengajukan hasil revisian RAPBD kepada presiden

• Mengajukan RAPBD kepada kepala daerah

• Membuat RAPBD terbaru

    Pada APBD provinsi A tercatat pengeluaran sebesar Rp15.726 miliar dan penerimaan sebesar Rp15.254 miliar. Berdasarkan data tersebut dampak terhadap kegiatan daerah adalah....

• Kinerja BUMN meningkat

• Kualitas pelayanan pemerintah meningkat

• Pemerintah akan meminjamkan kelebihan dana

• Kualitas pelayanan kepada masyarakat menurun

• Pemerintah akan menambah cadangan tabungannya