MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja, tanpa ada dikorupsi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Penganggaran menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program/kegiatan. Pendekatan dalam penyusunan anggaran seperti ini disebut

• Pendekatan penganggaran berbasis kinerja

• Pendekatan penganggaran terpadu

• Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka panjang

• Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah

Hal terkait dengan akuntabilitas yang meliputi siapa yang harus melakukan akuntabilitas kepada siapa, dan untuk apa akuntabilitas dilakukan, serta bagaimana proses akuntabilitas dilaksanakan disebut

• Prosedur akuntabilitas

• Sistem akuntabilitas

• Fungsi akuntabilitas

• Mekanisme akuntabilitas

Pelimpahan wewenang yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut

• Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi

• Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan

• Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

• Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan

Jasa yang dimaksud oleh mereka yang membayar retribusi sebagai kontra prestasi dari pemerintah daerah bersifat

• Objektif

• Subjektif

• Langsung

• Spesial

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada

• Sekretaris Daerah

• Kepala BPKAD

• Pengguna anggaran/Pengguna barang

• Bendahara Umum Daerah

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dalam hal

• Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

• Menyusun kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan APBD

• Menyusun dan melaksanakan kebijakan APBD

• Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah, baik dalam bentuk uang barang, dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam

• APBD

• APBN

• Dana Alokasi Khusus

• Dana Alokasi Umum

Dari komponen “When” dalam penugasan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dibuatlah penjadwalan kegiatan, yang terdiri atas:

• Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pembuatan laporan, dan tahap tindak lanjut

• Tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan

• Tahap perencanaan, tahap survei, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan

• Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBJ, SKPDHC, SKPDN, dan pemotongan atas pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah yang berlaku dalam jangka waktu

• Paling lama 6 bulan

• Paling lama 24 bulan

• Paling lama 3 bulan

• Paling lama 1 bulan

Terhadap wajib pajak yang kurang dipungut atau kurang bayar dapat diterbitkan

• Surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, serta putusan banding dasar pemungutan dan penyetoran pajak

• Surat pemberitahuan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

• Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan

• Surat pemberitahuan pajak daerah, dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan