Kuis PSIAP Giras Tangkas

Dalam Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan DJP saat ini terdapat lima pilar, kecuali:

• Proses Bisnis

• IT & Basis Data

• Regulasi

• Humas

Answer explanation

Lima Pilar :

1. Organisasi

2. Sumber Daya Manusia

3. Proses Bisnis

4. IT & Basis Data

5. Regulasi

PSIAP adalah bagian dari program Reformasi Perpajakan. PSIAP adalah singkatan dari:

• Peningkatan Sistem Informasi dan Alat Pemeriksaan

• Penggabungan Sistem dan Integrasi Administrasi Perpajakan

• Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

• Penyederhanaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan

Pelatihan pegawai merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan keberhasilan implementasi PSIAP. Dua kelompok user yang akan menjadi peserta pelatihan tahap pertama adalah:

• Pejabat struktural setara eselon III ke atas, dan seluruh anggota Tim PSIAP

• Pegawai yang menangani WP prioritas, dan pegawai yang akan melanjutkan pemeliharaan dan pengembangan sistem

• Pegawai di lingkungan Kanwil LTO, dan pegawai di Kanwil Jakarta Khusus

• Pegawai yang akan memberikan pelatihan kepada pegawai lain, dan pegawai yang akan menjadi petugas helpdesk

Arahan umum dan harapan pimpinan DJP bagi proyek PSIAP salah satunya adalah Customer-Centric Approach based on User Experience, yang artinya:

• Proses yang berorientasi pada kemudahan bagi wajib pajak dan pegawai DJP, yang dioptimalkan berdasarkan pengalaman pengguna

• Sistem berbasis data yang terintegrasi, memiliki kemampuan proses analisis dan pelaporan yang berkualitas dan kredibel

• Sistem yang mampu menciptakan keterhubungan dengan sistem informasi di sekitarnya

• Pemanfaatan teknologi untuk menghilangkan duplikasi dan proses yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan

Proyek PSIAP membangun CTAS yang berbasis CTOS. CTOS merupakan singkatan dari:

• Commercial Off-The Shelf

• Commerical On-The Shelf

• Communication On-The Shell

• Communication Off-The Shell

Answer explanation

Proyek PSIAP membangun CTAS yang berbasis COTS, Commercial Off-The-Shelf

Payung Hukum Proyek PSIAP salah satunya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor …............... tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

• 766/MK.04/2018

• 767/MK.03/2018

• 767/MK.04/2018

• 766/MK.05/2018

Answer explanation

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK.03/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Lingkup PSIAP bukan semata-mata teknologi, tetapi terutama rancang ulang proses bisnis DJP.

• Benar

• Salah

Kapan SIDJP yang baru akan siap untuk digunakan?

• 01 Maret 2024

• 01 Februari 2024

• 01 Januari 2024

• 31 Desember 2023

Answer explanation

Sistem inti yang baru akan mulai digunakan untuk operasional secara serentak pada 1 Januari 2024.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk:

• Wajib Pajak Cabang dan melekat pada satu NPWP Pusat

• Wajib Pajak Cabang dan tidak melekat pada satu NPWP Pusat

• Wajib Pajak Pusat dengan berbagai Cabang

• Wajib Pajak tanpa adanya Cabang

Answer explanation

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau ID TKU adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak cabang, dan melekat pada satu NPWP pusat

Manfaat dari perubahan proses bisnis Registrasi adalah sebagai berikut:

• Tidak adanya penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi untuk memberikan kesederhanaan administrasi bagi Wajib Pajak

• Menyulitkan Wajib Pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan multi-digital access

• Membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses Pembayaran

• Meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir

Answer explanation

Manfaat dari perubahan proses bisnis Registrasi adalah sebagai berikut:

1. Membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses Registrasi (pendaftaran, perubahan data, dan sebagainya)

2. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan pihak ketiga

3. Meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir

4. Satu NPWP untuk satu entitas (pusat dan cabang) memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif, sekaligus memungkinkan pemusatan pelaporan dan pembayaran

5. Memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single-digital access.