BIMTEK CMS, DIGIPAY, KKP DAN PEMBUKUAN NON TUNAI

Pejabat Pengadaan

PPK

BENDAHARA

KPA

Pejabat Pengadaan

PPK

Bendahara

KPA

tidak dikenakan biaya pendaftaran

tidak ada biaya promosi

tidak ada potongan komisi untuk platform

Proses pengadaan yang berbelit-belit

digipaysatu.kemenkeu.go.id

digipaysatu.kemenkeu.co.id

digipaysatu.kemenkeu.com

digipay.kemenkeu.go.id

524111

531111

521111

521811

Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR)

Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah bayar (SPBy)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening

Mencetak rekening koran

Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima

Mengambil uang tunai

UP tunai sebesar 50% dan UP KKP sebesar 50% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

UP tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

UP tunai sebesar 40% dan UP KKP sebesar 60% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

UP tunai sebesar 70% dan UP KKP sebesar 30% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

Kepala Kanwil DJPb

Kepala KPPN

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank

melakukan pengujian atas SPP-GUP/SPP-PTUP KKP Domestik beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK;

menerbitkan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik dalam hal SPP-GUP / SPP-PTUP KKP Domestik telah sesuai dengan ketentuan;

mengembalikan SPP-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik kepada PPK dalam hal SPP-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik belum sesuai dengan ketentuan;

Menerbitkan SPP GUP KKP