Pencalonan DPRD

Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal ...

• Pasal 105

• Pasal 106

• Pasal 107

• Pasal 108

Pengawasan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu antara lain, kecuali ...

• Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

• Pengumuman dan Penyusunan DCS

• Verifikasi Administrasi Kegandaan Bakal Calon

• Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Berikut ini yang termasuk Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah ...

1. 1. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

2. 2. Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon

3. 3. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

4. 4. Pengumuman Daftar Calon Tetap

• 1,2,3

• 1,2,4

• 1,3,4

• 2,3,4

Persyaratan Bakal Calon Anggota, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten antara lain, kecuali ...

• Terdaftar sebagai pemilih

• Pendidikan paling rendah sekolah menengah atas

• Bersedia bekerja penuh waktu

• Telah berumur 23 tahun atau lebih

Berikut ini Tata cara Pengajuan Bakal Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, kecuali ....

• Disusun dalam Daftar Bakal Calon oleh Partai Politik

• Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% setiap daerah pemilihan

• Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 25% setiap daerah pemilihan

• Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% jumlah kursi setiap daerah pemilihan

Setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00, sesuai dalam UU No 7 Tahun 2017 pada Pasal ...

• Pasal 500

• Pasal 510

• Pasal 520

• Pasal 530

Pada Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat 3, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak ....

• Rp 30.000.000,00

• Rp 36.000.000,00

• Rp 45.000.000,00

• Rp 52.500.000,00

Pengumuman DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dilakukan selama .... hari

• 5 hari

• 10 hari

• 15 hari

• 20 hari

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama .... hari terhitung sejak DCS diumumkan.

• 5 hari

• 10 hari

• 15 hari

• 20 hari

1. 1. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa

2. 2. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;

3. 3. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan/desa;

4. Kalimat diatas merupakan ....

• Hak Panwaslu Kelurahan/Desa

• Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

• Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa

• Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa