KD6 Perkembangan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada MAsa

Latar belakang Reformasi Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai R. 5.000,00 perdolar, bahkan mencapai angka Rp. 16.000,00 perdolar pada sekitar Maret 1997. Nilai tukar rupiah semakin melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya iklim bisnis.

• Utang Negara Republik Indonesia.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Politik Sentralisasi

terhitung bulan Pebruari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat: utang swasta nasional Rp. 73,962 miliar dolar AS + utang pemerintah Rp. 63,462 miliar dolar AS, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), Radius Prawiro seusai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.

• Utang Negara Republik Indonesia.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Politik Sentralisasi

Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi.

• Utang Negara Republik Indonesia.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Politik Sentralisasi

Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahimya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat dihentikan karena dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.

• Utang Negara Republik Indonesia.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Politik Sentralisasi

Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah.

• Utang Negara Republik Indonesia.
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Politik Sentralisasi

Gerakan reformasi menuntut pembaharuan lima paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu:

• UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
• UU No. 1 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, Tugas, dan wewenang DPR/MPR
• UU No. 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya
• UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum
• UU No. 1 Tahun 1985 tentang organisasi masa

Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang isinya sebagai berikut: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Penghapusan dwifungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. 7. Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan

• Benar-
• Salah-

Structural Adjustment Program adalah persyaratan IMF bagi Indonesia dalam empat bidang utama yakni .....

• pengetatan kebijaksanaan fiskal
• penghapusan subsidi
• menutup 16 bank di Indonesia
• memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga

Pada tanggal 12 Mei 1996 mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung DPR/MPR. Dalam insiden tersebut empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka- luka. Empat mahasiswa tersebut adalah:

• Elang Mulya Lesmana
• Hafidhin Royan
• Hendriawan Sie
• Heri Hartanto

Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang sembilan tokoh masyarakat ke Istana Negara dengan agenda membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Sembilan tokoh tersebut adalah:

• Nur Cholis Madjid, Abdurahman Wahid
• Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie
• Malik Fadjar, Cholis Madjid Baidlowi
• Sutrisno Muhdam, Ma’aruf Amir
• Ahmad Bagdja