KD3 Masa Awal Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal

Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor. Faktor Internal (dari dalam), antara lain :

• Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
• Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa
• Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi
• perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.

Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor. Faktor Eksternal, antara lain :

• Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
• Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.

Terbentuknya Negara Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertamakalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu

• mengesahkan UUD 1945
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden
• Membentuk Komite Nasional Indonesia
• Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara

Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan antara lain:

• Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
• Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
• Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
• Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubenrur yang diangkat antara lain

• Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat
• Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah
• Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara), Provinsi Maluku
• Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan

Dalam Persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945, Sutan Sjahrir diminta duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta yang menerbitkan Maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara.

• Benar-
• Salah-

Salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah dibentuknya ...

• PNI
• PDI
• PKI
• PSI
• PMI

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek) Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

• Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
• Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
• Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Perhatikan data berikut ini! 1) Kabinet bersifat presidensial 2) Kabinet bersifat parlementer 3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan 4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah 5) Pemerintah membangun partai tunggal Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...

• 1, 2, dan 3
• 2, 3, dan 4
• 3, 4, dan 5
• 1, 3, dan 5
• 1, 2, dan 4

Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena ...

• Kabinet yang berkuasa sangat lemah
• Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi
• Sering terjadi pergantian Kabinet
• Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat
• Tidak adanya Partai mayoritas