Pengawasan Bank

Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan di Indonesia, adalah:

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Kementrian Keuangan (Kemenkeu)

• Bank Indonesia (BI)

• Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dari…

• Bapepam-LK

• Bank Indonesia

• Lembaga Penjamin Simpanan

• Kementrian Keuangan

Berikut merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, kecuali:

• Pasar Modal

• Perusahaan Pembiayaan

• Bank Umum Konvensional dan Syariah

• E-Wallet

OJK dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun:

• 1963

• 1945

• 2020

• 2011

Koordinasi antar otoritas sektor keuangan dilakukan oleh OJK dan beberapa lembaga berikut, kecuali

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

• Bank Indonesia (BI)

Bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal itu disebut dengan fungsi Bank sebagai:

• Interkoneksi

• Investigasi

• Intermediasi

• Intervensi

Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah:

• Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. sedangkan BPR hanya berdasarkan prinsip Syariah

• Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip Syariah, sedangkan BPR hanya berdasarkan prinsip Syariah

• Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak dapat

• Bank Umum tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR dapat

Pendekatan pengawasan Bank yang dilakukan OJK lebih menekankan penerapan pola pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision/RBS), yaitu pendekatan pengawasan yang

• Berorientasi ke depan (forward looking)

• Berorientasi pada kepatuhan Bank terhadap ketentuan

• Berorientasi ke belakang (backward looking)

• Tidak ada yang benar

Jenis risiko dalam RBS antara lain adalah risiko Kredit, yaitu:

• Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative

• Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid

• Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank antara lain kegagalan debitur

• Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagal sistem

Siklus RBS yang dilakukan oleh OJK adalah dengan urutan sbb:

• Pemahaman terhadap Bank, perencanaan pengawasan, penilaian RBBR, pemeriksaan berbasis risiko, pengkinian RBBR, tindakan pengawasan dan pemantauan

• Pemahaman terhadap Bank, penilaian RBBR, perencanaan pengawasan, pemeriksaan berbasis risiko, pengkinian RBBR, tindakan pengawasan dan pemantauan

• Pemahaman terhadap Bank, pemeriksaan berbasis risiko, perencanaan pengawasan, penilaian RBBR, pengkinian RBBR, tindakan pengawasan dan pemantauan

• Pemahaman terhadap Bank, tindakan pengawasan dan pemantauan, penilaian RBBR, perencanaan pengawasan, pemeriksaan berbasis risiko, pengkinian RBBR