Kuis 7

Pernyataan yang tidak benar terkait Penyampaian SPT melalui Pos/Ekspedisi/Kurir yaitu

• SPT hanya untuk jenis SPT Tahunan WP OP Usahawan Nihil dan Kurang Bayar
• SPT tidak lengkap dapat diminta kelengkapan melalui KPP tempat WP terdaftar
• SPT langsung dilakukan penelitian kelengkapan dan validasi oleh petugas UPDDP
• UPDDP yang akan membuat Surat SPT Dianggap Tidak Disampaikan jika SPT Invalid

Penyampaian SPT secara langsung ke KPP dalam proses bisnis to be diperuntukkan untuk jenis…

• SPT Tahunan WP Badan Nihil
• SPT Tahunan WP OP Karyawan Nihil
• SPT Tahunan WP Badan Kurang Bayar
• SPT Tahunan WP OP Usahawan Nihil dan Kurang Bayar

Dalam proses bisnis Pengelolaan SPT to be salah satu perbaikan yang dilakukan yaitu redesain formulir SPT. Jumlah Formulir dan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh OP

• 1 Formulir, Induk, 33 Lampiran dan 1 Formulir, Induk, 5 Lampiran
• 1 Formulir, Induk, 33 Lampiran dan 3 Jenis Formulir, Induk, 16 Lampiran
• 1 Formulir, Induk, 28 lampiran dan 1 Formulir, Induk, 5 Lampiran
• 1 Formulir, Induk, 28 Lampiran dan 3 Jenis Formulir, Induk, 16 Lampiran

Pernyataan yang salah terkait dengan proses pembuatan Bukti Pemotongan pajak Elektronik yaitu

• Sudah ada integrasi antara e-bupot dengan SPT Masa PPh Pasal 21
• Otomasi perhitungan PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap
• Nomor Bukti Pemotongan Untuk SPT Masa PPh 21 belum di-generate otomatis di sistem
• Untuk SPT Masa Unifikasi, fasilitas insentif yang diterima oleh pihak yang dipotong/dipungut akan terintegrasi ke dalam e-Bupot

Data-data faktur pajak, akan secara otomatis menjadi sumber data pelaporan SPT Masa PPN, pihak-pihak yang tidak dapat mengakses e-faktur yaitu:

• Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP
• Non PKP untuk periode selama menjadi PKP
• Non PKP tertentu yang terdaftar sebagai Pemungut PPN
• PKP hanya untuk masa sejak di kukuhkan sebagai PKP

Kegiatan memperkaya basis data perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) merupakan proses bisnis

• Pendataan
• Ekstensifikasi
• Pelayanan
• Penilaian

Mengapa proses bisnis ekstensifikasi harus berubah

• Penyusunan daftar penugasan memperhitungkan beban kerja dan kapasitas pegawai
• Tata kelola kegiatan dokumentasi sudah dapat dijalankan dengan baik
• Adanya keterbatasan saluran tanggapan dan klarifikasi dari Wajib Pajak
• Proses tindaklanjut dilakukan secara otomatis sehingga tidak membutuhkan waktu lama

Penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagai hasil dari ekstensifikasi dapat melalui beberapa channel, kecuali:

• e-TPA
• Email
• Post
• Kring Pajak

Pada saat ini, semua Wajib Pajak ditindaklanjuti oleh Petugas Pengawasan. Pada masa mendatang, kategori Wajib Pajak yang ditindaklanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi adalah yang berisiko :

• Rendah
• Sedang
• Tinggi
• Sedang atau tinggi

Pada masa mendatang, penurunan DSE dari Kantor Pusat DJP ke KPP diubah menjadi:

• Satu bulan sekali
• Dua Bulan sekali
• Tiga bulan sekali
• Enam bulan sekali