Soal 2022 Paket 6

Menghilangkan duplikasi dan proses yang tidak perlu adalah satu dari 10 business directions DJP, yaitu:

• Omni channels and borderless services
• Customer-centric approach based on user experience
• Streamlined processes
• Enterprise wide view of taxpayer

Bagaimana penggunaan kode billing pada Probis Pembayaran yang akan datang?

• Tidak ada lagi kode billing
• Kode billing digantikan oleh deposit pajak
• Satu kode billing untuk satu jenis pajak
• Satu kode billing untuk satu atau lebih jenis pajak

Perbaikan apa yang akan dilaksanakan pada sistem inti yang akan datang terkait saluran pembayaran pajak?

• Pembayaran dilakukan melalui internet banking dengan kode verifikasi dari sistem DJP
• Pembayaran dapat dilakukan melalui gerai supermarket dengan kode verifikasi dari sistem DJP
• Pembayaran dapat menggunakan mata uang krypto
• Saluran pembayaran tersedia dalam portal wajib pajak

Bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi revolusi digital saat ini?

• Mempertahankan status quo yang sudah terbukti
• Menolak digitalisasi dan tetap bertahan dengan proses kerja saat ini
• Melihat perubahan akibat digitalisasi sebagai peluang
• Pasrah dan menerima perubahan karena itu tak terelakkan

Manakah kepanjangan dari PSIAP?

• Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
• Pembaruan Sistem Intelijen Administrasi Perpajakan
• Pengadaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
• Pengadaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan

Jumlah change sponsor di lingkungan DJP adalah ...

• Sama dengan jumlah Kepala KPP dan Kepala Kanwil
• Sama dengan jumlah pejabat es. I dan II
• Sama dengan jumlah pejabat eselon II di seluruh unit kerja
• Sama dengan jumlah pejabat eselon III

Akses terhadap layanan perpajakan elektronik saat ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi ...

• Akun e-reg, DJP Online, dan akun Kring Pajak
• Akun e-reg dan EFIN
• EFIN dan DJP Online
• Akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, dan akun PKP

Ruang lingkup proyek PSIAP meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali ...

• Basis data
• Penataan organisasi
• Teknologi informasi
• Proses bisnis

Dengan berlakunya UU HPP, maka pidana pajak kealpaan dikenai sanksi ...

• Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
• Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
• Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar
• Membayar pokok pajak + sanksi 2x pajak kurang dibayar

Sebagai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proyek PSIAP, Dirjen Pajak membentuk Tim Pendampingan Hukum Kegiatan PSIAP yang merupakan sinergi antara DJP dengan ...

• Kejaksaan Agung RI
• Mahkamah Agung RI
• Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Kepolisian Republik Indonesia