Pre & Postest

1.  Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada, kecuali :

• Pancasila dan UUD 1945

• Buku Panduan.

• Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu.

• Asas Pemilu.

2. Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPPS dan bertujuan untuk :

• Menjaga Kemandirian.

• Integritas

• Kredibilitas KPPS

• Semua Benar

3. Penyelenggara Pemilu (KPPS) berpedoman pada asas :

• Jujur

• Mandiri

• Profesionalitas

• Semua jawaban benar

4. Dalam melaksanakan tugas KPPS wajib berperilaku, kecuali

• Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu.

• Menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye.

• Memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan.

• Benar Semua

7. Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

• a)    Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.

• b) Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu.

• c) Menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia.

• d) Semua benar Lagi hehehe

8. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu:

• a) Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

• b) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.

• c) Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.

• d) Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu.

9. Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

• a) Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;.

• b) Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• c) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

• d) Semua Benar

10. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, kecuali:

• a) Teguran tertulis

• b) Pemberhentian sementara

• c) Pemberhentian tetap

• d) Pengangkatan

11. Pencermatan terhadap daftar pemilih dilakukan oleh KPPS setelah menerima Salinan DPT di TPS wilayah kerjanya sebagai bahan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemilih (Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU) bertujuan untuk:

• a) Mengetahui Pemilih yang meninggal dunia

• b) Mengetahui Pemilih yang ke luar negeri

• c) Mengetahui Pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri

• d) Melayani Pemilih yang mengajukan pindah memilih

12. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat pada :

• a) 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• b) 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• c) 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• d) 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara