Penerimaan dalam rangka otonomi khusus terdiri dari beberapa sumber dana berikut, yaitu :

• Dana alokasi khusus, dana otonomi khusus sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional dan dana tambahan infrastruktur

• Tambahan dana bagi hasil migas otsus, Dana alokasi umum dan dana tambahan infrastruktur

• Tambahan dana bagi hasil migas otsus, dana otonomi khusus sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional dan dana tambahan infrastruktur

• Tambahan dana bagi hasil migas otsus, dana otonomi khusus sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional dan dana alokasi khusus

Jabatan

Kabupaten

Penyusunan rencana anggaran dan program tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus digunakan untuk

• 35% untuk belanja pendidikan, 25% untuk belanja Kesehatan, 30% untuk belanja Infrastruktur,  dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat

• 30% untuk belanja pendidikan, 25% untuk belanja Kesehatan, 35% untuk belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,  dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat

• 30% untuk belanja pendidikan, 20% untuk belanja Kesehatan, 30% untuk belanja Infrastruktur,  dan 20% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat

• 35% untuk belanja pendidikan, 30% untuk belanja Kesehatan, 25% untuk belanja Infrastruktur,  dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Jenis Rencana anggaran dan program yang disusun oleh pemerintah yaitu

• RAP awal tahun,  RAP Penyesuaian, RAP Silpa dan RAP  Perubahan

• RAP awal tahun, RAP Penyesuain, RAP Perubahan dan RAP Akhir Tahun

• RAP Penyesuaian, RAP Silpa, RAP hasil evaluasi dan RAP Perubahan

• RAP Penyesuaian, RAP Perubahan, RAP Akhir Tahun dan RAP Hasil Evaluasi

Berikut ini adalah beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah (OPD), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kecuali

• RENSTRA

• LAKIP

• RENJA

• RPJMN